Konfigurasi Suku, Kunci Pelengseran Kadhafi

Oleh George Junus Aditjondro

Betulkah Libya terancam perang saudara, setelah massa oposisi b.rhasil membentuk pemerintahan sementara di Benghazi, di sebelah timur Tripoli?  Betulkah oposisi terhadap sang diktator hanya terpusat di Libya Timur, sementara rakyat di bagian Barat negeri itu kompak mendukung Kadhafi? Lalu, nanti setelah Kadhafi berhasil dilengserkan, struktur sosial apa yang dapat dipakai untuk membangun kembali negeri kaya minyak itu, di mana belum ada partai politik serta organisasi masyarakat sipil yang kuat, seperti al-Ikhwanul Muslimin di Mesir?

Di sinilah letak perbedaan antara Libya dan kedua negara tetangganya, Tunisia dan Mesir, di mana rakyatnya  telah lebih dulu menggulingkan diktatornya. Kunci perbedaannya terletak di  konfigurasi  antara 140 suku, marga (clan), dan keluarga besar di negeri padang pasir yang kaya minyak itu. 

Seperti dikemukakan sejumlah peneliti dari London School of Economics, Study and Research Center for the Arab and Mediterranean World, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies di Kairo,  serta majalah Der Spiegel di Jerman, keberlangsungan rezim Kadhafi, sangat tergantung pada balance of power  di antara suku-suku itu. Soalnya, suku Ghadafa dari mana Kadhafi berasal, hanyalah satu suku kecil dari bangsa Berber  yang berpola hidup Badawi (bedouin) yang termasuk penduduk asli Afrika Utara. Demi eksistensi politiknya, suku Ghadafa berkoalisi dengan suku-suku yang lebih besar, khususnya suku Magariha, yang paling lama dan paling erat hubungannya dengan rezim Kadhafi selama empat dasawarsa pemerintahan sang diktator.

Suku ini merasa berhutang budi pada Kadhafi, yang telah mengusahakan pembebasan seorang anggota suku ini, Abl Basst al-Mgrahi, dari penjara di Scotlandia karena keterlibatannya dalam pemboman pesawat Pan Am di Lockerbie. Kendati demikian, banyak anak muda suku ini ikut demo-demo anti-Kadhafi di Libya Timur dan Selatan.

Sementara itu, oposisi terkuat berpusat di Benghazi, basis suku Warfalla yang berjumlah sejuta jiwa, seperenam dari seluruh penduduk Libya. Ini suku terbesar di antara 20 suku yang banyak jumlah warganya, dan tadinya dipercayai oleh Kadhafi untuk mengisi aparat keamanannya. Namun suku ini yang pertama berbalik mendukung  oposisi. 

Perwira-perwira suku ini sudah pernah sebelumnya memberontak terhadap Kadhafi di tahun 1993, karena merasa dianaktirikan oleh sang diktator, yang hanya memberikan mereka posisi-posisi no. 2 di korps perwira Libya.

Selanjutnya, Misurata adalah suku terbesar di Libya Timur, yang juga berpusat di kota-kota Benghazi dan tetangganya, Darneh. Suku ini juga sudah bergabung dengan oposisi.

Kuatnya gerakan oposisi di Libya Timur tidak berarti suku-suku di Libya Tengah dan Barat masih setia mendukung Kadhafi. Sheikh Faraj al-Zuway dari suku  Zuwaya (= al-Zawiya) di kawasan Libya Tengah yang kaya minyak, sudah mengancam akan memotong pipa minyak ke Libya Barat serta  jalur ekspor minyak Libya, kalau kekerasan terhadap para demonstran tidak dihentikan. 

Sebelumnya, suku Tuareg yang semi-nomadis dari  Libya Selatan, sudah bergabung dengan gerakan oposisi. 

Akhirnya perlu dicatat peranan suku-suku di perbatasan Libya dan Mesir, yang mendukung perjuangan saudara-saudara mereka di Libya dengan bantuan tempat tinggal sementara yang aman, obat-obatan, susu onta, dan makanan. 2  juta orang itu, yang hidup dari beternak onta dan bertani gandum, melon, dan buah zaitun, juga berjasa menangkap seorang kaki tangan Kadhafi yang datang ke Kairo untuk menyewa pesawat untuk menerbangkan tentara bayaran  yang disewa  Kadhafi untuk menembak mati para demonstran.

Tinggal tentara bayaran serta pasukan khusus Libya yang dikomandani oleh putera-putera Kadhafi, sebagai ‘tameng hidup’ bagi sang diktator , setelah hampir semua kepala suku yang besar-besar, menegaskan oposisi mereka terhadap Kadhafi. 

Dukungan kepala-kepala suku, marga, dan keluarga-keluarga besar  itulah, selama 40 tahun sangat diandalkan oleh anak Baddawa pelaku kudeta tak berdarah tanggal 1 September 1969. Ia rangkul mereka dengan uang serta jabatan-jabatan strategis di militer . Tapi kini mereka buktikan mereka tidak bisa dibeli, dan satu per satu berbalik menentang sang diktator. 

                     Milisi Galaksi

Cara merangkul dan memecah belah suku-suku di daerah-daerah yang  bergolak, juga dikenal di negeri kita. Terutama di daerah-daerah di mana ada gerakan bersenjata yang berusaha memisahkan diri dari NKRI. Di masa DOM di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), aparat keamanan membentuk milisi pro-NKRI dengan merangkul suku Gayo di seputar Danau Laut Tawar, yang termasuk rumpun Melayu Tua, berbeda dengan mayoritas penduduk Aceh yang termasuk rumpun Melayu Muda. Bahasa, seni tari dan seni rupa orang Gayo pun berbeda dari orang pesisir. 

Selain suku Gayo dan  Alas, yang kini menghuni Kabupaten-Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luwes, organisasi milisi bernama Galaksi (Gayo, Alas, Sigli – seharusnya Singkil, GJA) juga merangkul transmigran dari Jawa, serta segelintir orang Aceh asli yang anti-GAM. 

Setelah perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah RI di Helsinki, Galaksi bubar, tapi teror terhadap para caleg PA (Partai Aceh, eks GAM) mnjelang pemilu legislatif  2009 masih dijalankan oleh  PETA (Pembela Tanah Air), dan dipimpin oleh Bupati Bener Meriah, Ir. Tagore Abubakar. PETA dengan dukungan aparat bersenjata  berusaha menyabot kesepakatan damai di Helsinki, dengan memperjuangkan pemekaran NAD dengan dua provinsi baru, satu meliputi daerah asal suku-suku  Gayo dan Alas, dan satu lagi meliputi kabupaten -kabupaten di pesisir Barat NAD. 

Namun sampai saat ini, provinsi NAD masih tetap dapat dijaga persatuannya, dan pengaruh PETA tidak seberapa. Menurut sumber penulis, PETA hanya berhasil merangkul 5% orang Gayo. Selebihnya orang Jawa dan orang Aceh asli. Jadi walaupun anggota PETA tersebar dari Tanah Gayo sampai pesisir Barat Aceh, usaha pemekaran kedua provinsi baru itu, untuk mementahkan hasil-hasil kesepakatan damai di Helsinki, 15 Agustus 2007, sampai saat ini tidak berhasil. 

Makanya sebaiknya, para pendukung strategi memecah belah suku-suku di seluruh Nusantara, belajar dari kegagalan Moammer Kadhafi di Libya.

Penulis adalah pengajar di Program Studi Ilmu, Religi dan Budaya (IRB) Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, yang sejak 2007 meneliti rekonstruksi NAD pasca-tsunami dan pasca-Helsinki. 

Notte: DR. Aditjondro asked Tempo Semanal to publish this article. He said it has published by Suara Pembaruan,  Rabu, 2 Maret 2011

How Qaddafi’s Bloody Tsunami Hits Indonesia

By George Junus Aditjondro

Zulu kings, when they die and are buried, must take a big number of slaves with them to serve them into their after life. Such was practiced after Shaka, the Zulu king, was killed by his half-brother, Dingaan, in 1828. 

This tradition, which has been abolished in South Africa, together with the abolition of slavery in 1834, was also practiced  among certain  Dayak and Poso etho-linguistic groups in the past, where near the graves of their tribal elders, there are a number of unmarked graves of their slaves, who were also killed and buried to serve their masters in the after life. 

Probably, Libya’s self-appointed leader, Moammer al-Qaddafi, has this pre-Islamic image in mind, when he let his armed forces, police, snipers, mercenaries, and even fighter planes kill one thousand of his citizens, since the current Arab uprising swept into the oil rich country on February 16, starting in Libya’s second largest city, Benghazi. 

Ironically,  Qaddafi repeatedly told the demonstrators, that he refuses to step down, and will fight the opposition to his last drop of blood, and “die as a martyr (syahid).” This is completely ridiculous, because the struggle to end the Libyan dictatorship has already claimed 1,000 martyrs in Libya, much more than in any other Arabic nation in the fertile crescent around the Mediterranean Sea, from the Maghribi (West) to the Masyrik (East). 

Indonesia has felt the waves of the Libyan revolution, with the resignation of the Libyan ambassador to Indonesia, Salaheddin M. Al-Bishari, in protest against Qaddafi’s gross human rights violations. Other Libyan diplomats in India, Bangladesh, China, Malaysia, Australia, the USA, the Libyan mission at the UN, and in the Foreign Affairs Ministry in

Tripoli have taken similar steps. In addition, Libyan Justice Minister and Minister of Interior, have also resigned, in protest against the mass killings of unharmed civilians. 

On the economic front, Qaddafi’s blood thirsty repression of Libya’s demonstrators has caused a backlash for Indonesian corporations  in oil and gas explorations and civil engineering projects. 

Indonesia’s largest listed oil company, Medco Energi Internasional, and Indonesia’s state oil company, Pertamina, have curtailed their exploration activities as thousands of foreigners fled widespread bloodshed, with Norwegian energy company Statoil had begun evacuating its non-Libyan staff. 

Medco itself has about 80 personnel, including 15 Indonesians, at the field. The company had slowed drilling operations in its Area 47 oil and gas  block. Located in Libya’s Ghadames Basin, this bloc is estimated to hold about 2.15 billion barrels of oil equivalent. Medco had projected the bloc would produce between 50,000 to 100,000 barrels per day in 2014.  

Meanwhile, Pertamina had won tenders to manage the Sirt oil bloc with an estimated oil reserve of 400 million barrels and the Sabrata offshore oil bloc that has reserves of around 690 million barrels, through a joint venture with Libya’s National Oil Corporation, and had invested $100 million in those ventures.  

However, as far as employment opportunies are concerned, the biggest loss for Indonesian companies is experienced by civil engineering giant, PT WIKA (Wijaya Karya), which had to  evacuate 200 persons of its work force on Friday, last week, via Tunisia. They were working on a US$ 16 million project, building the interior of the Qirji Investment Complex in Tripoli. 

Those 200 workers are part of the Indonesian citizens whom the government plans to evacuate from Libya. 

Analysts at OSK Research and Mandiri Sekuritas  said that it was difficult to asses how the turmoil across the Arab world would affect the oil companies’ operations. Raditya Christian Artono, from Mandiri Sekuritas, however, said Medco’s future activity in Libya would depend on who would emerge as the country’s leader.  “If this unrest develops into a civil war, or if there is a new leader in Libya and he does not honor agreements made by the current government, then there will be a problem,” he said. 

Reuters reported that US crude futures hit a two-and-a-half year high on Tuesday, February 22, at $93.06 a barrel in New York after the violence in Libya led to 100,000 bpd of the country’s 1.6 million bpd oil output being taken offline.

Meanwhile, Bloomberg reported that the rupiah fell on Tuesday, by the most in more than a month on speculation investors were shunning emerging-market assets as the political turmoil in the Middle East spread. The rupiah fell 0.3 percent to 8,875 per dollar. Eventually, shares in Medco, fell 4 percent to close at Rp 3,025 (Jakarta Globe, Febr. 22, 2011).

A completely different feeling about the Libyan bloodshed exists among former GAM (Gerakan Aceh Merdeka) combatants, who had laid down their weapons and are currently re-building their homeland as businessmen and legislators – of the ruling Partai Aceh -- in the provincial and district parliaments in Aceh.  

In the late 1980s, thousands of them, then still young men, spent months doing military training in Libya as guests of Moammer al-Qaddafi. So, apart from the military training, they had benefitted from the hospitality of ordinary Libyan families, with whom they had socialized. 

Therefore, Acehnese and all other fellow humans should encourage a global boycot of Libyan oil and gas, and withdraw their investments from Libya, as long as Qaddafi is still at the helm of that country. 

The author teaches at the Religious and Cultural Studies post-graduate program at the Sanata Dharma University in Yogyakarta. 

Notte: DR. Aditjondro wished Tempo Semanal to published this article. The article has published by Jakarta Globe, February 2011.