Showing posts with label Finance minister. Show all posts
Showing posts with label Finance minister. Show all posts

Friday, 4 January 2013

Kasus korupsi Emilia Pires, Direktur KAK diuji keberanian nya.


By : Tama laka Aquita

Setelah koram mingguan temposemanal mempublikasikan kasus korupsi yang terjadi kementerian keuangan-yang pelakunya adalah menteri keuangan sendiri, namun hingga saat ini menteri keuangan Emilia Pirez diam seribu bahasa.     Modus korupsi tidak berbeda dengan menteri kehakiman pemerintahan AMP 5 tahun lalu, yaitu memberikan kepada suami mereka proyek jutaan yang secara terang-terangan menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Setelah hampiri 4 tahun, akhirnya pengadilan tinggi menjatuhi hukum 5 tahun enam bulam kepada Lucia Lobato bersama direktur umum kementerian kehakiman, dengan masing-masing harus membayar uang denda  4 ribuh dolar kepada negara oleh Lucia Lobato dan 52, 700 dari Direktur Umum kementerian kehakiman.

Sebagai masyarakat awam kita semua berharap bahwa ini adalah awal dari pemberantasan korupsi di negara kita, harapan kita semua kasus korupsi yang saat telah terdaftar akan diselesaikan sesuai dengan harapan rakyat banyak bahwa siapa yang mencuri duit negara dia akan berhadapan hukum yang berlaku.

Emilia Pirez yang selama ini diam seribu bahasa itu menunjukkan isyarat bahwa menteri keuangan tersebut betul-betul tahu bahwa perusahan suplayer tersebut pemiliknya adalah suaminya sendiri. Dan alegasi tersebut tetap pada sasarannya. Untuk itu Komisi Anti Korupsi dapat memulai proces investigasi terhadap Emilia pirez.

Seharusnya Perdana Menteri sudah dapat mengambil suatu tindakkan menonaktifkan Emilia Pires dari jabatannya sebagai menteri karena informasi yang dipublikasikan oleh surat kabar mingguan temposemanal itu merupakan dokumen-dokumen yang menjadi bukti yang akurat.

Kalau perdana menteri ingin betul-betul suatu pemerintahan yang bersih, maka mulai sekarang harus melakukan "sapu rata" mulai dari pegawi biasa, direktur, sekretaris negara sampai menteri-menteri. Karena periode ini bisa dikatakan sebagai periode transisional kepemimpinan generasi tua kepada generasi baru.



 Sekarang adalah saat yang tepat bagi para pemimpin generasi tua untuk mengambil langkah-langkah yang tetap untuk memperbaiki sistem yang atau membiarkan sistem yang sekarang telah menjadi biang dari persoalan kemiskinan dan pengangguran. Karena segala tindakan yang diambil sekarang akan menjadi contoh yang baik bagi kepemimpinan generasi baru dimasa yang akan datang.

Untuk membasmi korupsi hanya ada satu jalan yaitu mendirikan suatu sistema baik, untuk mendirikan sebuah sistem politik yang baik dan sustantabel membutuhkan pemimpin yang berani mengambil langkah-langkah yang kongkrit terhadap penyelasain setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa.

Jadi pemberantasan korupsi bukan hanya dengan memenjarakan orang kasus tersebut telah selesai. pemberantasan korupsi itu harus dilihat dari berbagai segi kehidupan politik terutama sistem politik yang ada. Oleh karena itu menurut penulis pemberantasan korupsi tergantu pada etikad baik seorang pemimpin untuk berani bertindak dengan berani dan jujur dan mau melakukan perombakan dalam sistem politik yang ada.

Dengan putusan pengadilan tinggi yang menjatuhi hukuman 5, 6 tahun penjara terhadap menteri kehakiman dan direktur nya, membuka expektatif baru   bahwa Perdana Menteri Timor-Leste memiliki keberanian untuk memberantas korupsi, dan menginginkan suatu pemerintahan yang bersih dan penuh pertanggungjawaban. artinya segala tindakan setiap direktur, sekretaris negara dan para menteri-menteri harus betul-betul berpihak pada kesejahteraan rakyat.  Hukum tidak mengenal siapapun dia. Siapa saja yang berani mencuri uang rakyat akan berada di penjara.

Dalam setiap wawancara dengan media masa bilau selalu mengatakan bahwa dirinya pun siap dihadapkan ke pengadilan dan dihukum jika dia melakukan korupsi. Keberanian seorang pendiri bangsa ini merupakan contoh yang baik bagi generasi muda untuk mengikuti jejak tersebut. Keberanian tersebut harus pula menjadi motivasi bagi Komisi Anti Korupsi untuk bekerja.

Dengan beberapa document yang diterbit koram temposemanal  dan seruan investigasi  baik dari oposisi, civil sociaty maupun dari kalangan mahasiswa dan kalangan masyarakat luas  mendesak agar Emilia Pires di non aktifkan dari jabatannya, semua ini merupakan suatu dukungan  terhadap KAK untuk memulai proses investigasi.

Jika tidak terjadi intervensi politik dan jika KAK bukanlah KAWAN AMANKAN KAWAN maka terhadap semua kasus korupsi yang terjadi maka kepastian hukum bagi rakyat kecil dapat diyakinkan. Dan hal ini menunjukan bahwa dimata hukum tidak seorang yang memiliki kekebabalan hukum. Korupsi adalah korupsi. Hukuman lima tahun penjara itu tidak cukup minimum 10 tahun itu baru mematikan virus korupsi tersebut.

Untuk mempercepat proces invetigasi terhadap kasus Emilia Pirez Mahasiswa seharusnya bukan hanya memberikan komentarnya melalui koran dan radio, akan  tetapi mahasiswa juga dapat mendesak dengan aksi damai melalui gerakan moral di kampus-kampus. Karena setiap kasus korupsi yang terjadi dalam satu negara itu menghancurkan dan mematikan masa depan sebagian generasi muda. Mahasiswa harus berani, berani sebagai penyambung lidah rakyat dan berani  menuntut di non aktifkan Menteri keuangan tersebut  dari pemerintahan dan menuntut institusi terkait seperti Procuderia Geral dan KAK untuk memulai proces investigasi terhadap Emilia Pirez.



Thursday, 27 December 2012

EMILIA: "NO COMMENT" REGARDING HER SUSPECTED BREAKING OF THE LAW

 Tempo Semanal - Dili, 26/12/2012
Translation of article 17/12/2012


Journalists have been denied any comment or response from the Finance Minister despite their repeated requests for interviews with her or for information from her to try to clarify allegations that have recently arisen regarding her in the press, and this from a Minister who has in the past repeatedly declared herself to the public as the motor for transparency and accountability.  The question must be asked; what is Minister Emilia hiding from the public?

On 27 November 2012, shortly before the commemoration of the 37th anniversary of Timor-Leste's independence, Tempo Semanal published allegations of Corruption, Collusion and Nepotism (commonly known by its Indonesian acronym "KKN") against the Finance Minister, Emilia Pires.  The allegations against this senior member of the government, who has held the Finance portfolio for the second term of government, emerges from circumstances where budget funds were approved to enable acquisition of goods from a company owned by her husband.

This conduct by the Finance Minister, Emilia Pires is suspected of breaching the conflict of interest provisions for state agents established in article 32, chapter IV on Incompatibility, of Law No. 10/2005, The Legal Regime on Procurement.  The Minister who is fond of claiming utmost transparency and accountability feigned at not knowing of and letting through to acquire a government contract her husband's company.  To try and find answers to these questions raised about the conduct of the Finance Minister Emilia Pires, from prior to the date of publication, Tempo Semanal has tried on multiple occasions through various means to seek confirmation of certain facts from her.  However, we have been unable to get any response whatsoever from her despite our repeated efforts.

On Tuesday, 11 December 2012, Tempo Semanal tried once again to get a response to questions from the Finance Minister personally during her attendance at the National Parliament.  However, the Finance Minister herself declined making any comments to us.  "I will not comment to the whoever in the press regarding this issue," the Finance Minister told Tempo Semanal.

The raising of these allegations have stirred great public controversy, because of statements made by the Director of the Guido Valadares National Hospital, Odete da Silva Viegas to Tempo Semanal on 23 November 2012, that according to her letter of request with reference number 130/adm/HNGV/III/2012, which she addressed to the Vice Minister for Health, Madalena Hanjan, there was no request for the equipment ultimately supplied by the company Mac's Metalcraft Pty Ltd, a company owned by and whose director is Warren Mc Leod, the husband of the Finance Minister, Emilia Pires.  Worse, some state agents used the request from the Director of the Guido Valadares National Hospital as justification to seek additional unallocated budget funds, which had already been pre-arranged in February 2012.

Looking at the details born out in the documents in this case, there are things that were clearly not right.  The request from the director of the National Hospital to the former Vice Minister for Health, Madalena F.N.H Costa Soares Bsn, on 22 March 2012 request the urgent purchase of medical equipment related to the work of the Hemodialysis Unit.  This included equipment like two Hemodialysis machines, two sets of beds and consumables to enable the unit to undertake its work in caring for patients requiring hemodialysis treatment.  

According to the list annexed to the letter signed by the National Director of NALA, Leao Borges, S Sos. MPH, Head of the Medical Equipment Management Department, Avelino Afonso Brites and former Vice Minister of Health, Madalena F.N.H. Costa Soares Bsn, a budget of US$2,004,100.00 was proposed to purchase 17 items for the hospital and health centres.  But what is interesting from the items listed in the annexure to the letter sent by the Vice Minister for Health, Madalena Hanjan to the Finance Minister, Emilia Pires, the first five items listed were all equipment to be purchased from the company Mac's Metalcraft Pty. Ltd.    

So if we look at the whole process from beginning to end, we conclude that there was "collusion" at high level between some members of government during which they tested one another on ways in which their family members could financially benefit from the budget of the state.  Because, prior to the Director of the National Hospital sent off her letter on 22 March 2012, the Finance Minister, Emilia Pires had already approved the budget request that had been proposed by the Vice Minister for Health, Madalena Hanjan. 

Immediately after the Finance Minister approved the request for additional budget funds from the government's contingency fund, on 24 February 2012, Warren Mc Leod, the Director  of the company Mac's Metalcraft submitted his quotation to Agapito da Costa, the Procurement Officer for the Ministry of Health.  Following this on 21 March 2012 the Vice Minister for Health wrote to Prime Minister Xanana and copied the Finance Minister.  Madalena Hanjan proposed in that letter for the company Mac's Metalcraft to be the sole supplier because it was an emergency purchase.

Interestingly, in February the Vice Minister for Health used only the letter of request from the Director of the National Hospital for two hemodialysis machines and two beds as the basis for her justification to back up her request for funds as being an emergency.  However, equipment ultimately supplied by Mac's Metalcraft including some of the eighty (80) beds are in storage at the National Hospital.  

"The Finance Minister is a 'public official'. Because of this very reason she cannot approve funds to her family's company, but least of all her husband's.  With this the Finance Minister has breached the Procurement Law," said the director of Luta Hamutuk, Mericio Akara to Tempo Semanal. According to Akara, 30% of procurement projects are awarded through single sourcing currently.

"But, the mechanism was also frequently breached. Such as single sourcing, which is justified when there is an emergency or something needs to be acquired quickly.  But, if there is no emergency though I do not think it can be single sourced.

If there is a natural disaster we can understand if the procurement is treated as an emergency.  But, too many times procurement that is not really an emergency are categorized as emergencies and treated accordingly. Because of this, indications of KKN (Corruption Collusion and Nepotism) arise in these emergency procurements.

Despite this, this is the course used to access funds to spend quickly.  Because, with this approach, they can use single sourcing.  But this way they can also engage in all forms of manipulation, because if it has to undergo normal procurement processes then there is no course available for them to engage in KKN.  So, this is why they use single sourcing.

It is not only though single sourcing though, because via normal procurement processes they also try to manipulate things, then it is easier to do with single sourcing where there are no means of control.  In these type of processes, whoever has the power makes the decisions. So, if they have family relations involved they do not need to be afraid of giving it to them.  People are already used to it, use to saying that someone inside gave a contract to their relative," Akara accused.

Previously, in its edition number 42, Tempo Semanal published an interview with the Jose Neves, one of the deputy commissioner of the Anti Corruption Commission (Tetum acronym: "KAK"), wherein he said that the equipment acquired in the case in question could not be classed as emergency items. He added that they had simply invented this as being an emergency acquisition.

Akara explained that, KAK has to be proactive in investigating these cases.  Because, it is an extraordinary institution created to be proactive in investigating such cases, not just wait to act on complaints. KAK has to be proactive and we recommend that that it should not fear anyone in Timor-Leste. KAK as an extraordinary institution should not be wary of anyone and if there are clear indications of KKN then it should investigate it immediately.

Monday, 24 December 2012

PARTE IV : Opinaun Husi Estudante Kona Ba Alegasaun Emilia Aprova Fundus Ba Mac’s Metalcraft


 Ministra Financas Emilia Pires to'o agora sei nonok nafatin no rejeita atu klarifika ba publiku kona ba Mac's Metacraft ne'ebe deskonfia nain husi ninia kaben mos hetan projeitu single souce husi Governu ho orsamentu husi fundus kontijencia.

Estudantes Universitariu sira lubun ruma maka foo sira nia komentariu kona ba lala'ok Ministra Emilia ninian ne'ebe tuir mahasiswa sira katak la iha moral tan ba hatene hela hahalok ne'e viola leis maibe husi liu de'it.

Mahasiswa mos alega katak Ministra Financas RDTL uza ninia poder hodi bele hariku ninia kaben nia kompania. Tuir mai ita ba akompania hamutuk komentarius husi estudantes sira.

Naran             : Izac Saramentu
Estudante     : UNITAL

Alegasaun KKN hasoru Ministra Finansas ne’ebé aprova fundus ba ninia kaben injustisa boot. 

Tanba, Ministra Finansas uza ona ninia poder hodi hakat liu Lei. Klaru katak, nia (red-Ministra Finansas) viola ona Lei juridiku aprovizionamentu nian tanba kompaina ne’ebé suplay ekipamentus ne’e la eziste iha rai laran.

Tuir hau nia hatene ema ne’ebé mak komete iha Korrupsaun ema ne’e la iha responsabilidade moral. 

Maibe, iha sira ninia kakutak ne’e oinsá bele naok hodi hariku an no familia. 

Hanesan estudante ha’u husu ba Parlamentu Nasional no KAK presiza hare kazu ne’ebé deskonfia iha envolvomentu Ministra Finansas hodi bele hahú hala’o investigasaun ona.


Naran             : Miguel Soares       
Estudante     : UNITAL

Ha’u hanoin kazu Ministra Finansas aprova fundus ba ninia kaben injustisa boot. 

Tanba, Ministra uza ona ninia poder hodi viola Lei aprovizionamentu. 

Atetudi Ministra Finansas ne’e hatudu katak Ministra Finansas rasik la iha responsabilidade morál no felizmente nia rasik hafoer ona estadu nia naran. 

Tanba, iha fatin barak nia (red-Ministra Finansas) sempre koalia barak kona ba boa Governasaun.
Ho ninia kompetensia nu’udar Ministra Finansas, Emilia Pires komesa uza ninia poder hodi aprova fundus ba ninia kaben hodi hariku ninia familia. 

Klaru katak osan ne’ebé Ministra Finansas aprova ne’e osan povu nian. Ne’e duni, hanesan estudante ami husu ba KAK atu hala’o investigasaun ne’ebé profunda.


Naran             : Mesquita Soares
Estudante     : UNITAL
Dala barak nai ulun sira sempre koalia kona ba Boa Governasaun, transparansia no akontabilidade. 

Maibe, oinsá mak ita bele garantia kona ba boa governasaun se bainhira Ministra Finansas rasik tau as interese nasional hodi aprova fundus ba ninia kaben hanesan fó sai iha jornal nasional balun.

Atetudi Ministra Finansas hatudu katak, Ministra Finansas la iha responsabilidade moral. 

Ne’e duni, ba ha’u atetudi ida ne’e kategoria hanesan korrupsaun no krimi boot ida, tan ne’e estudante husu ba orgaun kompetensia atu toma responsabilidade. 

Tanba, agora daudauk publiku hakfodak ba ema sira ne’ebé involve kazu korrupsaun. Maibe, lidera hela nasaun ida ne’e.
Klaru KAK presiza hala’o duni investigasaun ba prosesu ida ne’e. Tanba, hahalok hirak ne’e fó ameasa boot ba nasaun nia futuru.(**)




Saturday, 15 December 2012

ANALYSIS OF THE PROCUREMENT LAW AND ITS APPLICATION TO THE CASE OF THE AWARD OF A CONTRACT TO MAC'S METALCRAFT PTY LTD


TEMPO SEMANAL -DILI,15/12/2012
On 27 November last the Dili newspaper Tempo Semanal published an article regarding the "Minister of Finance Emilia Pires Approves Funds for Her Husband" which enabled her husband to obtain a contract to supply medical equipment to the Ministry of Health.

In the time that has passed since the publication of the article there has been a lot of frantic activity, especially by our foreign friends seeking strongly defending the Minister Pires' position vis a vis the contract awarded to her husband's company.  Much has been said during this defence process that she has not broken any laws including affirming that the Minister had no involvement because "she did not know" or she "was not involved" in the procurement process.

Whether or not  Ms Pires had any knowledge, is a question for readers who have seen the documents that thankfully Tempo Semanal were able to publish online, and a matter for all of us who know how small and intimidate Timor-Leste is in terms of its public life. But also from the all round denials from senior civil servants and members of government published in the same article by Tempos Semanal that they had not knowledge of the procurement process in question.

There are a lot of people who should know but "have no knowledge", which seems fantastic in a small palace like Timor-Leste, where we all seem to be able to know a lot from daily life.  The real important question to many people is: who do we think knew but remained silent about the whole matter? And: was it right for those knowing to remain silent as they did?

However, for present purposes, it is equally important for readers to have some knowledge of the procurement law that is in the background to all of this, so that they can judge the statements in fence by some of our foreign friends that Ms Pis is totally innocent, in some saintly or angelic form.

The relevant law of which this article will try to provide an objective analysis is the Law on Procurement Number 10 of 2005, as amended by Law Number 24 of 2008 ("The Law").

Clause 1. of article 5 of The Law places an onerous obligation on all state agents involved in any part of the procurement process to ensure that the process "secures satisfaction of the collective need of the state" in exercising their duty.  This means that state agents (which includes members of government) must remain vigilant and aware of this their supreme duty to look after the interests of the state and people of Timor-Leste as their paramount task and objective.

Article 6 of The Law demands that state agents must perform their duties throughout the procurement process in "good faith" at all times so as to secure the benefit intended to te state of Tmor-Leste from the procurement process.

Article 7 demands that state agents exercise absolute transparency in the procurement process and that the determination to award a contract must be published to the world at large, and ensuring that all stages of the decision making must be available for public scrutiny.  The aim to secure the utmost transparent process possible.

Article 9 states that any parties involved in any breaches of the law, may be held responsible criminally, as well as civilly, financially and disciplined for breaching The Law.  This is not limited to those involved in the decision making process directly, but also those who have a duty to act at any phase of the procurement process.

Article 11 demands that state agents must obey the general principles and rules under all RDTL laws and regulations. According to this article, The Law applies as a basic rule and in addition to and extension of other laws applicable in Timor-Leste.

Article 16 is perhaps the most important article affecting the Minister of Finance's role and responsibilities during the procurement process.  The most important and pertinent of these are that:

1.        The Finance Minister is executes the government's procurement policy and pests proposals with respect thereto;

2.      The duty to call in and consult on any procurement process at any stage to ensure it is following the law, and ensure that it is in keeping with the government's procurement policy.

The effect f this article is that it places a responsibility on the Finance Minister to ensure she stays on top of the procurement processes in the government, and intervene to secure good procurement processes and outcomes for the people and state of Timor-Leste.

The Law permits the members of government principally responsible under The Law to delegate their powers over procurement to other agencies down the line (see article 10and 20 of The Law).  However, article 21, line 4. makes it clear that "the delegating entity retains responsibility to ensure that all procurement processes undertaken by other agencies pursuant to this delegation comply with the laws of Timor-Leste." 

This article reaffirms the primacy of responsibility of the Minister of Finance regarding all procurement, and demands that the Minister must keep watch over procurement by line agencies that may be delegated powers under The Law. 

This means that the Finance Minister cannot "close one eye" or "look away" with respect to any procurement undertaken in the government, nor can the Minister then simply avoid responsibility by denying involvement or knowledge of the procurement in question by doing so.

Article 31 of The Law affirms that state agents cannot make determinations or engage in acts or omissions that prefer one competitor for a state contract to provide goods and services' rights during the procurement process.  this means that they cannot assist in any aspect of the bidding process that preferentially advances one competitor's interests.  

Article 32 prescribes how state agents should avoid conflicts of interest.  A conflict of interest arises when a state agent is in a position where he or she can prefer their own interests or the interests of someone that is related to them during any given state procurement process in which they have a role to play.

Line 1. of the above article demands that all state agents comply with the Civil Service rules on conflict of interest whenever they are involved in any aspect of state procurement.

because of this line 2. of the same article stipulates: "during any procurement process a Public Servant cannot involve him or herself in advising anyone who is related to him or her" or who "is related to him or her by kinship to the second degree."

The Law extends this situation in line 3. of article 32, stating: "a public servant cannot adjudicate on contracts involving family members related to the second degree of kinship or a partner or consultant of the same person in the exercise of his or her function during a procurement process."  Though the term "civil servant" is used, it refers to all state agents.  This means that all state agents involved at any stage of the procurement process from beginning to end, that awards a state contract to a supplier, must not be related in the aforementioned fashion to the successful tenderer. 

Because article 16 of The Law demands that the Finance Minister has an overarching role in ensuring all state procurement proceeds lawfully and in accordance with the the government's approved procurement policy, and the stipulation in article 21. line 4. that a delegation to another line agency as part of procurement decentralization does not abrogate the ultimate responsibility for procurement by the finance Minister, there is a primacy of responsibility to not "turn away", or "not become involved" in state procurement processes. 

To use a common analogy for describing the primacy of responsibility, we can say: this is all happening on one communal block of land, not in separate blocks owned by a neighbor, as is the case of one line ministry acquiring goods and services because it is for and on behalf of the administration which the Finance Minister represents in legal and constitutional terms so far as state procurement is concerned.  The 'government" per se is responsible and not individuals for ensuring the law is complied with in all respects.

Line 1. of article 35. stipulated that if a state agent becomes aware (or detects) at any given stage of a procurement process of legally and or ethically incompatible conduct or conflict of interest, he or she must report the matter, nullify the whole process to date and cease any further advancement of the procurement in question.

Line 2. of article 35. stipulates moreover that an investigation must be initiated regarding such a process as detected per line 1. of article 35 above.

The conclusion from this above analysis, indicates clearly that the Law intends to:

1.  Ensure utmost transparency and equity for the whole procurement process of every state procurement, so that all can have confidence and feel they have had an equal opportunity in procurement, and the state's funds have been used for the intended purpose and that it has derived the full intended benefit from it;

2.  Ensure that state agents cannot easily or arbitrarily avoid being bound by these basic principles because the procurement process is inter-dependent on the conduct of line ministries and the Finance Ministry, because it is all in-house in one and not separate houses.;  

3.  The primacy of responsibility for ensuring procurement proceeds according to the law lies with the Finance Ministry, and thereby the Finance Minister who has overarching responsibility for ensuring all state procurement proceeds according to the law and principles and the government's procurement policy.

After examining these articles in The Law, we can conclude that our friends who have been defending the Finance Minister, before she has even pronounced herself publicly at all, do not understand or know the complex and integrated nature of our procurement laws.  because Timor-Leste law seeks to secure utmost transparency and ethical principles from all state agents involved at every stage of the procurement process, and not just for those adjudicating on contracts, but those state officials exercising deliberative functions that facilitate the ultimate awarding a contract to a supplier to the state.  

We have expectations that this will help our friends to better understand that it is not as simple as asserting: "she was not involved in the decision to award the contract to her husband", or "the PM was the one who approved the funds, she only signed a letter informing the Vice Minister of Health of the decision."  Because of this, the Anti Corruption Commission must investigate this issue, and as the deputy Commissioner himself stated during his interview with Tempo Semanal, it already is aware of these issues involved. 

But it is not only the members of government who should be investigated by a court.  There are indications of international advisors being involved in the procurement in question with knowledge of the family relationship with the contractor but failed to raise any questions.  The role of such advisors must be thoroughly investigated as well. 

Readers who have had the opportunity may have come across a number of reports by the auditing firm Deloitte, regarding procurement systems in the Timor-Leste government already know that Deloitte reports  a number of violations of The Law by the Ministries of Defence and Security and the Ministry of Agriculture and Fisheries during the period 1 January 2009 to the 30 June 2011.

The case involving Minister Emilia Pires that Tempo Semanal reported is one more such case, but where there are many substantive documents going to the issues identified by Delloite in their report, which in turn becomes a guidepost for future detailed investigations into state procurements by the government, because the documents in question clearly show failures in the procurement processes and systems that Deloiite was only able to briefly point to in their reports. 

We await an investigation in order for the truth to be uncovered as soon as possible, because the future of democracy, the rule of law and transparency are at risk in Timor-Leste whilst such allegations remain un-investigated and unresolved.