Sunday, 30 January 2011

Jornalista Tempo Semanal Ermera hetaan Asaltu Iha Nia Uma

Tempo Semanal, 30.01.2011

Ged maria de carvalho, 35, ne'ebe servisu hanesan Jornalista ba jornal Tempo Semanal iha Distritu Ermera hetaan atakes husi ema balun iha loron (25/01) dader mais ou menus tuku 08.45, iha ninia hela fatin suku Legimea, aleia Titihat.

Dadersan ne'eba ema grupu ida maka mai to'o iha uma, ha'u hanoin karik sira hakarak atu hatoo informasaun ruma maibe to'o mai husu dehan, "Se maka Zeeto?"
"Ha'u mos hanoin la iha bu'at ida ne'ebe ha'u dehan, ha'u maka Zeeto. Entaun sira la ko'alia tan buat ida tuku kedan dala rua iha ha'u nia ibun no ida seluk hodi ai mai baku iha kapas," dehan jornalista ne'ebe sempre bolu Zeeto ne'e.

Tuir informasaun ema sira ne'e mai husi fatin ida ho distansia lubun ruma iha suku Mertutu, Aldeia Hohotino.

Depois de akontesimentu Zeeto, ba halo keixa ofisial ba autoridade lei ho Ordem, PNTL sub estasaun Ermera mais ou menus tuku sia minutu rua nolu resin tolu oras Timor Leste. To'o agora sei hela parte PNTL ninia investigasaun.

Zeeto dala barak ona hakerek artigu balun kona ba lala'ok husi distritu ne'ebe kuinesidu ho produsaun kafee ne'e hodi publika iha jornal Tempo Semanal.

Iha parte seluk Aderito do Rosario vice Diretur jornal tempo Semanal triste no hahalok ema ne'ebe baku ninia jornalista no ezije atu polisia halo investigasaun profunda ba kazu ne'e hodi hatene ninia hun.

"Hha'u lamenta tebes no kondena maka'as violensia husi ema balun kontra ami nia jornalista iha Ermera. Ami husu atu PNTL investiga buka hatene razaun Zeeto hetaan agresaun fizika  ne'e," dehan Aderito do Rosario, Vice diretur jornal Tempo Semanal.

Nia espera, "Keixa ona ba PNTL ita presiza submete. Ita hein katak ho esforsu PNTL ninian bele aijuda rezolve problemas ne'e no evita atu ema asaltu jornalista ho razaun ne'ebe la klaru."

 "Ami deside ona katak Tempo Semanal la sai belun ka inimigu ba ema ruma maibe ami so publika notisia de'it," Aderito esplika.

PEMBANGUNAN BERKELANGJUTAN DAN PENDIDIKAN

Generasi muda adalah masa depan Timor Leste
“Antara realitas dan Slogan para Politisi”

Oleh Crispin da Costa Perreira

Sadar atau tidak sampai hari kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi di negara kita yakni perhatian negara terhadap sektor pendidikan yang sangat rendah. Pembangunan berlanjutan bukan sebuah slogan yang mudah diucapkan oleh siapa saja lebih-lebih para politisi tetapi ucapan itu bagi rakyat penuh makna, terutama rakyat miskin karena bagi mereka hanya pendidikanlah yang akan membawa sebuah perubahan bagi hidupnya, ekonomi keluarganya, lingkungan sosialnya, aldeianya, suconya, dan seterusnya dan akhirnya berdampak bagi negara. Wujud kemerdekaan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, mereka yang ada di kampung-kampung/pelosok atau daerah terisolasi seperti WAIMORI, sub distrik Fatumea dan Fatululik namun wujud tersebut kalihatannya hanya impian bagi rakyat miskin di Timor Leste karena kenyataannya negara tidak serius mengubah harapan dan impian mereka. Mereka akan terbelenggu oleh kemiskinan, pendidikan yang rendah, fasilitas kesehatan yang rendah, kurang gizi, perumahan yang tidak layak, yang lebih parah adalah MEREKA TIDAK MEMILIKI PILIHAN KARENA TIDAK MEMPUNYAI KEMAMPUAN. Kalau demikian dalam konteks kenegaraan kita, siapa yang bertangungjawab atas penderitaan mereka? Bagi saya ini adalah tangungjawab negara yang telah diamanatkan dalam Konstitusi RDTL pasal 59 ” ayat 1. Estadu rekuinece no garante sidadaun hotu nia direitu ba edukasaun no kultura, nune’e mos hari’i sistema encino baziku universal, obrigatoriu no wainhira bele saugati, tuir lei haruka. Dan ayat 4. Estadu tenki garante ba sidadaun hotu-hotu, tuir sira nia kapacidade, atu bele hetan eskola boot kona ba investigasaun no sientifika no hamoris/haburas arte ”.

Pasal tersebut saya kutip dari konstitusi RDTL merupakan landasan bagi pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang layak kepada seluruh rakyat Timor Leste dan menjamin semua generasi agar semua berpatisipasi dalam pendidikan. Tidak ada alasan bagi negara atau pemerintah untuk tidak menjalankan amanat Undang-undang Dasar tersebut, demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai jaminan bagi pembangunan di masa depan yang berkelangjutan. Tetapi sangat aneh, ini menjadi perjuangan rakyat maubere sekali lagi agar dapat membebaskan dirinya dari penyakit kemiskinan dan menjadi manusia yang mempunyai hak atas sebuah kedudukan didalam Republik Demokrasi Timor Leste. Sebuah impian masyarakat yang tulus, namun selalu dihalangi oleh tembok kekuasaan dan elite politik sehingga rakyat akan menjadi korban di negerinya sendiri. Apakah ini sebuah realitas?

Lemahnya political will pemerintah dalam membangun pendidikan sebagai basis bagi pembangunan berkelangjutan adalah fakta.....

Amanat Konstitusi sudah dirumuskan dengan sangat jelas, nah bagaimana implementasinya? Pemerintah dan Parlamen sebagai pelaksana amanat konstitusi hingga saat ini sangat tidak memihak pada kepentingan rakyat, ini jelas terwujud pada dua pendekatan:

1). Komitmen: dua lembaga negara (pemerintah dan parlamen) ini dalam membahas masalah pendidikan belum dianggap sebagai isu serius dan sentral demi pembangunan Timor Leste berkelangjutan, tidak ada penegasan yang jelas tentang konsep pembangunan pendidikan ke depan, menurut saya harus ada sebuah aturan main yang tegas dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut atau konkritnya pemerintah dan parlamen harus membuat undang-undang yang mengatur tentang anggaran pendidikan agar tidak dipolitisir setiap tahun atau setiap pergantian pemerintahan sehingga ada kejelasan atau arah pembangunan pendidikan yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Dibanyak negara telah memutuskan anggaran pendidikan dalam bentuk Undan-undang, misalnya Indonesia anggaran pendidikan nasional sebesar 20,2% dari Aanggaran Pemdapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Artinya siapa saja yang memerintah anggaran pendidikan akan sebesar itu dari ABPN setiap tahunnya sehingga pembahasan lebih fokus pada rencana. Lalu yang ke

2). Anggaran pendidikan perlu ditingkatkan. Untuk menindaklangjuti poin pertama harus disertai dengan anggaran yang memadai. Kenaikan anggaran pendidikan akan menjadi salah satu indikasi pemerintah dalam memperbahrui dunia pendidikan kita sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dan sejauh ini, belum terlihat pada anggaran pendidikan nasional kita. Investasi untuk pendidikan publik merupakan sebuah keharusan bagi negara dalam menyediakan pendidikan yang bermutu dan murah bagi warganya karena mayoritas masih dibawah garis kemiskinan. Namun hal tersebut belum tercermin dalam anggaran negara seperti pada tabel pada OJE 2008, 2009, 2010):

Tahun        Kementrian Pendidikan (Jutaan $)        Total APBN (jutaan $)          %  
                                                                                                                              Kontribusi

2008                   51,369                                            788,312                               7

2009                   62,570                                            680,873                                9

2010                   63,986                                           636,859                                10

2011                  70,139                                            985,000                                  7

Laporan APBN yang telah diolah, untuk 2011 masih dalam pembahasan parlamen

Gambaran APBN ini merupakan sebuah fakta bagi kita bahwa negara (pemerintah dan parlamen) tidak memeliki konsestensi dalam membangun masyarakatnya agar keluar dari kebodohan dan membiarkan kemiskinan menjadi bagian hidup. Perkembangan anggaran pendidikan diatas merupakan bukti betapa pemerintah mempermainkan masa depan anak-anak dan generasi muda sekarang dengan menurunkan anggaran menjadi 7% yang ujung-ujungnya akan menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Tuntutan kenaikan anggaran pendidikan merupakan hal yang wajar karena APBN 2011 hampir 1 miliar dolar amerika sesuai dengan rancangan yang diajukan pemerintah kemungkinan bertambah karena sedang dalam pembahasan. Jika persentasi anggaran negara untuk sektor pendidikan bertambah maka akan menjadi salah bukti keseriusan pemerintah untuk membangun sektor ini, tetapi nampaknya kemungkinan itu tidak akan terjadi pada tahun ini. Atau jika anggaran tersebut tetap di pertahankan oleh para peminpin bangsa ini maka secara perlahan-lahan para pengambil kebijakasaan akan membunuh rakyatnya dan tinggal segilintir orang yang menikmati kemerdekaan ini. Dan ada kecenderungan pada massa yang datang kekuasaan di negeri ini akan menjadi exlusive atau hanya diduduki oleh golongan dan kelompok berkuasa sekarang. Mengapa? Kaum kecil yang miskin tidak memeliki pendidikan yang cukup untuk menduduki jabatan-jabatan atau anak-anak maubere hanya kuliah di dalam negeri sehingga divonis tidak berkualitas jika dibandingkan anak-anak penguasa yang ijazahnya dari luar negeri.

                                                                   Generasi muda adalah masa depan bangsa
                                                                    “ antara realitas dan slogan para politisi”

Sebuah kalimat yang sangat doyang diucapkan oleh para politisi di negeri ini yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, artinya dimana saja mereka berada ucapan tersebut menjadi hal biasa. Bagi para politisi/penguasa yang penting kepentingan dan kekuasaan mereka terjamin dan aman. Masyarakat dibius dengan kata-kata manis pada saat kampanye dengan lantang menyeriakan kepada kaum muda bahwa ” Hei anak-anak, kamu adalah generasi masa depan bangsa, atau ada yang mengatakan generasi muda adalah generasi penerus bangsa”. Lalu apa buktinya kalau penedidikan anak-anak itu cuma sekolah menengah, kondisi sekolah dibiarkan hancur, UNTL yang merupakan perguruan tinggi favorit rakyat disulap sangat sempit dan nyaris tanpa fasilitas yang memadai, janji menteri pendidikan untuk mengembangkan perguruan tinggi negeri menjadi sampah, peningkatan mutu pendidikan dengan model membunuh perguruan swasta, dan pendidikan Timor Leste penuh dengan polemik dan retorika. Jadi benar itu merupakan slogan para politisi supaya mendorong tujuan mereka bisa tercapai, dan setelah itu apa yang mereka lakukan kepada anak-anak dan kaum muda seperti slogan diatas? Mereka tidak mau tahu, dan sibuk membagi kekuasan dan proyek-proyek yang menghabiskan anggaran negara dengan atas nama rakyat miskin. Sehingga rakyat jadi korban ke tiga kalinya lagi ( setelah korban untuk kemerdekaan, kampanye politik, dan kebijaksanaan anggaran ).

Retorika ini terlihat sangat jelas dengan melihat bagaimana komitmen pemerintah membangun fasilitas-fasilitas pendidikan (gedung, meja dan kursi, guru-guru, laboratorium) yang tidak memadai bagi rakyat Timor Leste, kurikulum nasional yang tidak jelas, kualitas pendidikan yang dibangun bukan dari bawah tetapi dari atas artinya arkreditasi dunia pendidikan mulai dari perguruan tinggi lalu ke sekolah dasar menjadi hal yang aneh bagi wajah pendidikan kita. Para pendidik dipaksa harus berurusan dengan dialog-dialog yang diadakan oleh pemerintah akibat kabijakan yang tidak membangun sehingga menyelantarkan anak-anak sekolah, fasilitas untuk guru-guru pedesaan sangat mempritinkan tetapi dibiarkan. Kalau keadaannya seperti ini maka apa yang terjadi dengan generasi muda dan anak-anak yang katanya merupakan penerus bangsa? Atau ini merupakan sebuah kebohongan yang dilakukan para penguasa terhadap masyarakat kecil?


Fakta menunjukkan bahwa ada unsur kesengajaan dan kepentingan dalam membangun sekolah-sekolah publik yang akan digunakan oleh masyarakat kurang mampu, hal ini terlihat dari sikap kementrian pendidikan yang kelihatan sangat arogan dalam menanggapi informasi/keluhan dan kerusakan fasilitas pendidikan yang disampaikan oleh masyarakat. Dan cenderung dibiarkan kerusakan-kerusakan itu terjadi seperti yang kita jumpai di beberapa sekolah publik di kota Dili. Ini sama dengan membunuh generasi muda secara perlahan-lahan sehingga tongkat kekuasaan tidak boleh jatuh ke tangan masyarakat miskin. Fakta lain adalah bahwa ada unsur kesengajaan dalam membangun sekolah-sekolah publik karena anak-anak pejabat (mulai dari presiden sampai direktur) tidak sekolah di sekolah-sekolah negeri termasuk UNTL sehingga tidak ada niat/usaha untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendidikan publik. Pada hal bagi masyarakat kurang mampu sekolah publik dan UNTL adalah harapan satu-satunya bagi mereka untuk menyekolahkan anaknya. Kecenderungan ini akan secara tidak langsung berpengaruh pada kebijakan pemerintah dalam memperbaiki fasilitas-fasilitas yang sudah tidak layak lagi digunakan tetapi harus tetap dipakai karena tidak ada alternatif. Dan rakyat justru ragu atas sentimen memiliki dan rasa nasionalisme peminpin bangsa dalam membangun republik ini ke depan.

Kebijakan ME tentang UNTL dan Kepentingan Publik

Mengapa UNTL? Tulisan ini memuat kisah para orang tua di desa-desa yang memiliki impian agar anak-anaknya bisa melangjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tetapi biayanya murah seperti UNTL. Mereka selalu membayankan perbaikan nasib keluarga, rumah mereka, makan mereka, dan pendapatan yang lebih baik lagi dari kondisi sekarang. Mereka juga sadar bahwa tanpa pendidikan tidak akan ada yang merubah nasib mereka seperti saat ini, mereka juga tidak mau kemiskinan merupakan bagian dari sisa hidup. Oleh karena itu ketika terjadi polemik status UNTL dan disertai demonstrasi mahasiswa mereka sangat kwatir terhadap nasib anak-anak mereka ke depannya.

Pertama; Ketidakjelasan ini merupakan bukti lain dari para penguasa dalam membangun dunia pendidikan tinggi yang murah dan berkualitas bagi rakyat. Mereka sengaja mempolitisasi keberadaan UNTL sebagai universitas rakyat agar tidak berkembang, hal yang sungguh menyakitkan hati rakyat kecil. Tetapi sebenarnya ME sendiri bagian daripada keberadaan UNTL itu dan jelas milik negara, dan kalau ada yang meragukan status UNTL maka saya kira keraguan ini harus diusut tuntas baik internal UNTL dan kementrian pendidikan yang mancoba memertanyakan status UNTL (hal ini terlihat dari pembahasan AD-ART UNTL yang tidak ada ujung pangkalnya). Bukti kepemilikan sudah jelas bahwa mulai dari fasilitas, anggaran dan tenaga pengajarnya dari pemerintah kok masih mempertanyakannya, (ada apa ini?) beginikah membangun pendidikan milik rakyat?

Kedua; intervensi pemerintah dalam membatasi penerimaan mahasiswa baru dinilai tidak adil bagi rakyat dan tidak rasional, serta terkesan ada kepentingan-kepentingan lain yang berhubungan dengan investasi swasta dalam dunia pendidikan di Timor Leste. Ketidakadilan tersebut merujuk pada lulusan sekolah menengah setiap tahun berkisar 15 ribu sampai 17 ribu, namun yang tertampung di UNTL hanya 2 ribu/11% saja. Sisanya sekitar 1000 (5%) diperkirakan ditampung di perguruan tinggi swasta termasuk yang kuliah ke luar negeri, da sisa 14 ribu (84%) akan menjadi pengangguran. Ketidakadilan lain adalah bahwa masyarakat Timor Leste mayoritas masih miskin sehingga pembatasan semacam itu akan menghambat hak kaum muda negeri ini untuk akses ke perguruan tinggi.

Dilain pihak alasan pembatasan itu tidak jelas dan masyarakat sudah dibohongi oleh mentri pendidikan yang menjanjikan pengembangan perguruan tinggi negeri di distrik Suai dan Lospalos yang tinggal janji. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mempersiapkan UNTL untuk menampung calon mahasiswa baru dengan kuota minimal 50% dari lulusan sekolah menengah pada setiap tahunnya.

Tidak ada Upaya lepas dari ketergantungan
Membangun dunia pendidikan baik dan berkualitas merupakan hal yang harus dipikirkan oleh para peminpin bangsa agar kedepan kita tidak lagi tergantung pada negara lain dalam penyadiaan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Saat ini jumlah mahasiswa kita yang sedang kuliah di luar negeri terutama Indonesia sekitar 5000 lebih, jumlah ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa buruknya pembangunan dunia pendidikan perguruan kita sehingga masyarakat memilih keluar. Ada beberapa alasan mengapa generasi muda memilih pendidikan tinggi luar: Alasan pertama; kualitas pendidikan di Timor Leste masih rendah dan fasilitasnya sangat terbatas, termasuk UNTL yang merupakan universitas publik. Alasan Kedua; Kuota yang disediakan oleh UNTL sangat sedikit sehingga memaksa para orang tua untuk melangjutkan pendidikan ke luar negeri. Aasan ketiga; biaya pendidikan tinggi swasta yang sangat mahal jika dibandingkan pendidikan tinggi di Indonesia.

Penutup

Pertama; Untuk menyelamatkan anak-anak dan generasi muda sekarang, maka sebaiknya pemerintah dan parlamen segera dan wajib membuat undang undang tentang anggaran pendidikan sebagai bukti konkrit sehingga ada sebuah jaminan untuk pembangunan dunia Timor Leste pendidikan ke depan. Dan hal ini sudah menjadi kewajiban yang telah diamanatkan dalam konstitusi RDTL pasal 59.

Kedua; Peminpin bangsa harus membutikan pada rakyat bahwa “ Generasi muda adalah masa depan bangsa” bukan suatu slogan dan retorika tetapi tunjukkan kepada rakyat di negeri bahwa mereka juga mempunyai kesempatan yang sama dengan para penguasa. Karena, yang saya takutkan adalah para penguasa sekarang mempersiapkan anak-anaknya dengan menyekolahkan ke luar negeri dan setelah 3/4 tahun kembali mengambil tongkat kekuasaan dari sang bapak. Indikasi itu terlihat dari PEMBATASAN PENRIMAAN MAHASISWA BARU YANG KEBANYAKAN RAKYAT KECIL, dan jelas bahwa UNTL itu adalah Universitas Rakyat Miskin bukan tempat kuliah bagi anak-anak pejabat negara. Sehingga ada unsur kesengajaan dalam membangun sektor pendidikan publik yang layak dan manusiawi bagi kepentingan rakyat miskin.

Ketiga; Jabatan publik yang dipangku oleh penguasa harus digunakan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi. Seperti pulalah melihat kondisi UNTL, jangan membuat kebijakan berdasarkan kepentingan pribadi. Legalitas UNTL tidak perlu ditanyakan lagi oleh mentri pendidikan tetapi bagaiman rasa tangjawabnya sebagai pelayan masyarakat untuk membangun generasi berikutnya.

Keempat; Sudah saatnya pemerintah atau negara mulai menekan ketergantungan Timor Leste dalam penyediaan sumber daya manusia dari negara lain. Hal ini bisa berkurang dengan membangun sistem pendidikan yang berkualitas.

Kelima; parlamen sebagai wakil rakyat jangan hanya berbicara kepentingan kelompok atau pribadi tetapi lihat masa depan bangsamu, jika masyarakat miskin Anda biarkan mereka bodoh sama halnya ingin mereka tetap miskin dan membunuh mereka secara perlahan-lahan. Dan menjalan kematian rakyatmu, kamu ( hai parlamen ) akan datang memberi pertolongan tetapi selalu meminta imbalan atau harta suara mereka pada pemilihan umum 2012. Adeus,,,,,

Dalan Aat Fatu Ahi Foo Fatin Ema Ataka Bis Hakanek Ema Tolu

Tempo Semanal-Dili, 30.01.2011


Dalan aat hanesan ne'e iha Fatu Ahi
maka foo mos oportunidade ba atakantes sira
asaltu beibeik iha fatin ne'e. (Foto/TS Dok).
 Situasaun seguransa jeralmente iha Timor Leste konduzivu tebes maibe grupu balun sei hamosu nafatin atividade kriminal hanesan hodi kalan (29/01) mais ou menus tuku 20.30 mosu grupu ida hodi asaltu karreta bis diresaun Baukau-Dili iha Fatu ahi.

Lala’ok ne’e mosu iha parte kruzamentu ida iha Fatu Ahi, dalan aat besik hali boot ninian diresaun wainhira bis Alin Ikun tula pasajeiru sira husi Dili ba Pazar iha Baukau.

Iha insidente ne’e rezulta ema pasajeiru bis Alin Ikun na’in tolu maka kanek no ida kanek todan. Vitimas sira ne’ebe kanek mane rua ho feto ida hanesan Sabino Ximenes, Pedro da Costa ho Esmeralda.

Bis Alin Ikun ho numeru matrikula 34.081, ne’ebe konduz husi Domingos Guterres ne’e, sofre maka’as tan ba pidru oin, kotuk no janela barak maka rahun rezulta husi fatuk.

“Ema barak maka asaltu karreta ne’e. Sira uza fatuk taka dalan depois tuda uluk sofer maibe tuda kois tiha mas bis nia vidru oin rahun tan sira koko tuda kona sofer entaun nia para. Se konsege karik ema bele oho ami barak. Tan ba karreta nia lampu leno ha’u haree hetan ema balun uza katana no rama ambon ,” dehan pasajeiru ida ho naran atino.

Iha akontesimentu ne’e autoridade seguransa la konsege kaptura suspeitu ruma tan ba sira too ba insidenti fatin hetan maka fatuk atakantes sira uza hodi taka dalan no fatun uza hodi tuda ninian.

Bis alin Ikun la konsege kontinua ninia viajen ba Baukau maibe fila hikas mai Dili para hela iha estasaun PNTL Bekora. Atu prevene akontesimentu hanesan maka parte seguransa hodi kalan hapara provizoriamente transporte publiku diresaun ba Manatutu, Baukau, Lospalos ho Vikeke.

Atividade asaltu iha Fatu Ahi ne’e hanesan ba dala ruma ona iha fulan ida loron lima nia laran. Iha kalan (24/12/2010) mosu mos atividades hanesan. Iha momentu ne’ebe suspeitu sira konsege hadau komunidade sira ne’ebe ba misa ninia motor rua.

PNTL halo intervensaun no konsege rekopera fali motor rua ne’e no konsege borgol suspeitu na’in haat.

Saturday, 29 January 2011

UNDANG –UNDANG OTONOMI KHUSUS DAN KEPENTINGAN DEPARTEMEN DALAM NEGRI INDONESIA

Oleh: Arnold Pakage.
Pada tahun 2000 setelah tim seratus yang terorganisir dalam PDP (Presidium Dewan Papua)membawa tuntutan Masyarakat Papua agar diadakan Referendum ulang bagi kemerdekaan Papua barat,namun tuntutan tersebut membawa acaman dari pemerintah Indonesia sebaliknya Pemerintah Republik Indonesia memberi jalan Otonimi Khusus dengan landasan UU No 22 Tahun 2001.Dalam undang-undang otonomi khusus .

UU OTSUS sendiri melahirkan beberapa point yang kini menjadi bola permainan Pemerintah Indonesia yaitu Departemen Dalam Negri .

UU Otonomi Khusus Bab V Pasal 5 ,ayat 2 tercantum Dalam rangka peyelengaraan otonomi khusus di Propinsi Papua dibentuklah Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi cultural orang asli Papua dan perempuan Papua serta kehidupan beragama, Sedangkan Pasal 19 no 1 berbunyi MRP berangotakan orang-orang asli Papua yang terdiri dari wakil-wakil adat ,agama dan perempuan.

Undang-Undang pasal 5,Bab V ini diputarkan Oleh SK Departemen Dalam Negri tahun 10-01-2011 NO. 13 yang menjelaskan MRP tidak harus orang asli Papua.

Setelah hampir Sembilan tahun lamanya Otonomi Khusus tidak membawa perubaha yang sebagai mana didambakan dengan adanya OTSUS di Papua ,berlang-ulang kali Masyarakat asli Papua berujuk rasa agar OTSUS dihentikan ,namun perang kepentingan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia terus berjalan hal ini Nampak ketika DPRP Dewan Perwakilan Rakyat Papua meminta disahkan SK MRP NO-14 Tahun 2010,SK MRP ini juga adalah bagian dari Otonomi Khusus sendiri.

Sedangkan Tuntutan yang diminta dalam SK MRP No 14 yang menyangkut kepala daerah dan wali kota adalah orang Papua asli,telah termuat dalam UU Otonomi Khusus mengenai kekuasaan Badan legislatif atau DPRP untuk memilih dan menunjuk calon pemimpin kabupaten dan wali kota .

Mengapa otonomi Khusus tidak membawa perubahan di Papua? Karena otonomi khusus sangat bertolak belakang dengan tuntutan masyarakat Papua yang utama.

Otonimi Khusus Otonomi khusus Dalam Hukum Internasional akan diberikan berdasarkankan pada suatu perjuangan untuk memperoleh status politik dalam suatu negara yang telah merdeka.

Hukum Internasional memang secara khusus membatasi hak untuk menentukan nasib sendiri yang berujung pada terbentuknya negara baru pada tiga kategori yaitu:

1. Masyarakat yang berada di bawah penguasaan (penjajahan) dari negara lain

2. Masyarakat yang berada dibawah pendudukan pemerintahan asing

3. Masyarakat yang masih tertindas oleh suatu pemerintahan yang otoriter.

Otonomi khusus masih bersifat otoriter oleh Pemerintah pusat sebab sejak diberikanya OTSUS sampai saat ini tidak ada wewenang yang diberikan Pemerintah pusat kepada Pemerintah Papua yaitu DPRP bahkan anak kandung Otonomi Khusus, MRP ,pun tidak mempnyai wewenang untuk membuat PERDASI.

Parlamentu Nasional Aprova Ona OJE 2011 Total US$1, 306,018,000 Fretilin Duun Xanana Halo Golpe ba OJE.

Tempo Semanal-Dili, 28.01.2011

Dezde loron 13/01-28/01 uma fukun povu Timor Leste sai fatin ba litik malu entre membru parlamentares ho governu. Diskusaun sira ne'e too ona rohan iha loron Sexta feira (28/01) iha ne'ebe plenaria PN konsege halo aprovasaun final no global ba Orsamentu Jeral do Estadu 2011 ho montante liu bilaun ida dolar amerikanu ho votus afavor 42, kontra 21 no Absentasaun 1.

Maske nune'e d urante de diskusaun OJE 2011 mosu diskusaun manas maibe iha mos lala'ok extra ordinaria balun ne'ebe diferente husi diskusaun ba OJE ba tinan sira iha kotuk. Tempo Semanal nota katak pelumenus iha diskusaun orsamentu maka aloka ba parte Judisiariu ho KAK hetan votasaun afavor ho anonimidade la iha ida maka kontra.

Dinamika debate no votasaun ne'e mos mosu iha votasaun ba proposta ne'ebe hato'o husi bankada opozisaun. Dala barak deputadu AMP mos vota apoiu ba opozisaun ninia proposta no Opozisaun mos vota afavor ka menus liu ba absteinsaun hanesan mosu iha aprovasaun orsamentu ba Ministeiru Defeza no seguransa opozisaun balun vota afavor no seluk abstein no la iha ida mak kontra.

Durante haksesuk espesialidade OJE, iha Sexta feira semana kotuk, Fernando Lasama de Araujo, prezidenti parlamentu Nasional hahi dehan, "hein katak kolaborasaun husi OMP/FRETILIN nafatin to'o fim, votasaun global final ba OJE2011, hanesan debate to'o agora."

Maibe menus loron ida de'it Parlamentu Nasional atu aprova Global Orsamentu Jeral do Estadu ba tinan 2011, bankada AMP halo proposta aditamentus surpreza ida ba OJE 2011 hodi halo bankada opozisaun hakfodak.

Iha loron kinta Feira deputadu baluin husi bankada CNRT, PSD, PD no partidu seluk ne'ebe involve aan iha Aliansa Maioria Parlamentar hatoo proposta ho montante US$ 282,000,000.00, nune'e orsamentu jeral tinan ne'e haksoit ba US$1, 306,018,000 (Dollar Amerikanu bilaun ida, juta atus tolu neen, kotu sanolu resin walu).

Deputadu Fretilin hato'o sira nia dúvida katak proposta apresenta tiha ona ho orientasaun husi Primeiru-ministru Xanana ninian, hodi autoriza dólares 282 miloens ba dotasaun fundu infraestrutura nian liu-liu enerjia elétrika.

"Efeitu mak OGE iha loron ida liu-ba husi milloens de dólares 985 ba 1.26 mil milloens, ka bele dehan, verifika ba aumentu ida husi pursentu 28 kona-ba posta inisiál, liu tiha tarjetu husi pusentu tolu ba rendimentu sustentável nian estimadu, estabelese tiha ona iha Lei Fundu Petrolíferu", dehan José Teixeira.

Deputadu ne'e dehan katak ho ida ne'e hatudu momos Govenu nia falta ba kapasidade planeamentu.

"Ami la iha duvida barak ne´e mak golpe ba teatro" husi Primeiru-ministru nó la aprezenta ho loloos ba justifikasaun nune´e Orsamentu ne´e liu limite husi posentu tolu, hanesan Lei ne´ebé determina", dehan Texeira ba jornalista iha PN.

Pedro da Costa husi bankada CNRT hanesan proponentes ba proposta nunmeru 43 dehan, ”importante duni tau osan hodi sosa jeradoures foun, atu nune elektrecidade bele lakan iha parte kosta norte”.

Dezde 2007 Governu AMP salin osan barak ona ba sosa Jeradoures ba EDTL inklui distritu maibe Ami Mate piska-piska nafatin tan ba jeradores ne'ebe sosa husi kompania maka indika husi Governu ne'e barak maka uzadus no ninia kesin maka pinta foun deit.

"Ha'u hein katak Governu sei kontrola didi'ak kualidade tan ba se la'e ita bele tau osan boot ba sosa tan fali besi tua mai iha Timor hanesan osan ne'ebe aloka iha tinan kotuk liu ba. Jeradores sira ne'e aat hotu ona," dehan funsionariu EDTL ida iha central eletrisidade Komoro Dili (28/01). (TS)

Kilat Tarutu Fali Ona Iha Fatubesi Ermera

Tempo Semanal-Ermera, 28.01.2011

Tuir informasaun ne'ebe Jornal ne'e simu husi populasaun iha Ermera dehan ohin (28/01) dader mais ou menus tuku ida madruguada sira hakfodak ho kilat tarutu nia tarutu iha parte Fatubesi.

"Ami rona kilat tiru raizadas iha husi fatubesi ninian. Ami tauk loos," dehan Manuel, populasaun ida husi Fatubesi.

Nia hatutan katak sira la hatene se maka tiru kilat ne'e maibe ami husu atu parte seguransa sebele mai buka hatene took akontesimentu ne'e tan ba ami hela izoladu tebes.

"Ami presiza moris hakmatek atu bele halo ami nia vida no ami lakohi ema balun mai estraga situasaun iha ami nia suku," dehan agrikultor ne'ebe husu atu jornal ne'e labele publika ninia naran kompletu.

Iha Parte seluk tuir informasaun katak parte Governu mos rona ona asuntu ne'e no Ministru defeza bolu ona ninian emar sira hodi buka hatene lala'ok refere.

Iha tinan kotuk Prezidenti da Republika deklara katak atu husu atu monta postu F-FDTL ida iha Ermera hodi aijuda PNTL akalma situasaun no trankuilidade iha area ne'eba maibe to'o ohin loron seidauk realiza.

Fatu Besi fatin ne'ebe dook husi distritu Ermera no dala balun mosu konflitu arte marsiais. (TS)

Friday, 28 January 2011

Koko Haree Fatin UFO Nian Estudante TL Vitima Rai Lakan

Tempo Semanal-Yogja 27.01.2011

Estudante ne’ebe timor oan ne’ebe eskola iha yogja mate wainhira hamutuk ho nia maluk nain tolu ba hare fatin deskonfia crop circle iha rai ida naran kompletu persawahan dudun rejosari, Jogotirto, Berbah, Sleman Yogjakarta.

Vitima husi dezastre naturais Adolfo fereira, tinan 24 ne’ebe antes wainhira sei moris eskola iha universitas proklamasi 45, jurusan teknik perminyakkan naturalidade husi distrito suai mate iha Berbah sleman Yogjakarta iha loron terca (25/1/2011) nia isin mate husik ona Jogyakarta.

Adai Mahasiswa Timor oan seluk ida ne’ebe besik mos kolega ho Aldo ne’e dehan, “kolega ne’e hetan dezastre tan ba momento ne’eba matebian ho nia kolega nain 3 ba hare crop circle (cc ne fenomena ida nebe akontece iha jogjakarta). Tan ba ema deskonfia katak fatin pendaratan ufo. Maibe setelah halo penelitian fatin ne’e la’os ufo nian maibe mahasiswa sira mak halo hanesan creativitas ida.”
Iha momentu ne’eba Aldo ba ninia maluk nain tolu seluk mak hanesan Wilson, Gusti ho nia belum Indonesia nia oan.
Nia haktuir katak, “iha momento ne’eba udan bo’ot ho rai lakan. I rai lakan mak kona vitima depois nia monu tun ba foho okos no ulun kona fatuk mak nia mate.”

“Kolega ne’e mate kedan iha fatin akontesimentu depois maka evakua ba Ospital forensik kedokteran RSUP Sardjito.”

Estudante ne’ebe mos husi nasaun hanesan sira ho matebian ne'e hatutan katak Aldo nia isin mate lori husi Yogja iha kalan 26/01 ba Bali no tuir informasaun katak meudia loron 27/01 mate isin to’o ona iha Dili.(TS).

Thursday, 27 January 2011

THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL OPEN DEBATE ON POST-CONFLICT PEACEBUIDING:

ADDRESS BY: VICE-PRIME MINISTER JOSÉ LUÍS GUTERRES
21 January 2011

Thank your Mr. Secretary General for your informative briefing
Mr. President, on behalf of Timor-Leste, thank you for holding this important thematic debate and for your kind invitation to join with you all on this very important occasion. H.E. Minister of Finance, Emilia Pires, Chair of the g7+, could not be with us as she is discussing our State Budget in our Nation’s Parliament.

Focused this year on developing our country’s infrastructure and human capital, the budget process is one key-enabling tool to support our Nation’s state building agenda. It is broadcasted live on television and radio networks for 13 days, to the entire country such is the level of public interest in this process.

Today, the situation in Timor-Leste speaks for itself. Even in the face of the global financial crisis, Timor-Leste in these three years has averaged double-digit economic growth. This places us amongst the ranks of the top ten fastest growing economies in the world. Such growth has seen a 9% decrease in poverty, reversing rising poverty levels which peaked at 50% amidst crisis. This decrease saw some 96,000 people lifted out of extreme poverty. Timor-Leste’s 2010 United Nations Human Development Index has recently recorded an increase in rank of 14 places.

Unemployment has plummeted with 96% of men aged between 30-49 currently employed -with two in five women now working year-round. In 2007, 85% of all Timorese were employed in the agriculture sector, and today this figure stands at 67% of men and 61 percent of women.

Much of this achievement has been underpinned through the strengthening of institutions. From the professionalization of the public service to security sector reform and reforming the Nation’s taxation system. From promoting transparency through the establishment of the Civil Service Commission and Anti-Corruption Commission, to reforming Public Financial Management – institutions have all helped to the sustaining of peace through the better delivery of public services.

Very soon data on Government expenditure will be available in real-time, to the People via an online portal thus ensuring greater transparency and making public spending more efficient.

Timor-Leste's National Priorities Process embodies this national, home-grown strategic response to the challenges of post-conflict statebuilding. The identification of specific National Priorities in a sequenced manner allowed us to identify and then resolve specific issues. From establishing stability to ensuring food security, these issues required immediate, coordinated and strategic solutions while not distracting us from the larger task of reform.

Emerging from crisis in 2006, our immediate challenge was establishing security and stability so that our People could begin to rebuild. At that crucial moment, Timor-Leste was faced with a defining decision; to whose voice, amidst the offers of international support, we look to for direction. At this time I would like to thank the Secretary General and the Security Council for responding to our request for assistance in a timely manner.

In 2006, crisis affected us profoundly. The Secretary General visited Timor-Leste and his visits to the tents around the city. With 150,000 IDPs living in those tents, at the time, it was a problem that could take decades to resolve but in Timor-Leste with the help of the international community and with representatives of those camps, we were able to solve this problem in two years.

At that time we had 36 countries contributing to the UN policing mission, reflecting a range of policing philosophies.


Faced with the daunting task of rebuilding the public’s trust in our defense and security forces, and trust in our institutions in general Timor-Leste took ownership of this process.

With our security sector, institutional divisions that had once existed were slowly being eliminated through professionalization, better oversight and management. Also with improvements to security infrastructure, salaries and reforms to promotions regimes ensuring merit and ability were restored as key criteria for career advancement. These reforms have also helped to secure peace and stability ensuring that the Nation will not have to face another crisis.

A second key social program that has supported stability has been the recognition of our Veterans through the provision of pensions. This years Budget, the Government has allocated 58 million for this purpose. All those that have experienced conflict understand the need to tackle the veterans’ issue.

These pensions formed one part of a wider, integrated social welfare package, which now includes the elderly and female-headed households.

These reforms heralded the beginning of a new compact shared between Citizen and State. These successes allowed us to say goodbye to conflict, welcome development, it is today our nation’s motto.

Mr. President, we find ourselves in a unique position having reflected upon our past successes. We feel we are now better placed to communicate our lessons learned and to call attention to what we see as being ineffective with regards to the way aid is used to support institution building in post-conflict states.

For Timor-Leste, the International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, of which we are co-Chair along with the UK, is one very important channel, which we use to engage in open and frank exchanges with fellow member states and regions and our development partners.

At the first meeting of the International Dialogue, hosted by Timor-Leste in April 2010, members stated that we could not hear our voices reflected within the vast body of work dedicated to addressing conflict in our countries. We could not see ourselves in the roadmaps, strategies and policy notes offered.

In response, members agreed to convene four Working Groups dedicated to combining the breadth of experience that conflict affected states and international partners had to offer in order to present a credible and legitimate plan of action for the international community to refer to. These Working Groups focus on Capacity Development Co-chaired by DRC and Japan, Aid Instruments Co-chaired by Afghanistan and Sweden, Planning Processes Cochaired by Sierra Leone and UK and Political Dialogue Co-chaired by Liberia and the UN.

Mr. President, over time, a bond was established between those countries with direct experience of conflict. In fact, this shared experience provided the bridge necessary to identify and connect with a diverse range of countries – all united in the search for peace.

And so, with its foundation set in the same, basic human challenges faced by us all, spanning a diversity of cultures, histories and languages, a forum of post-conflict affected countries was built. This forum is known as the g7+ -a new, independent forum of post-conflict affected countries and regions that have united to form one collective voice to present to the international community.

At the forum’s inaugural meeting in Díli 2010, 13 countries and regions came together recognizing the strong spirit of solidarity between our countries and regions and a strong desire to work together in the g7+ group to share experiences, challenges, failures and successes, to make a rapid transition to sustainable peace and development. Timor-Leste’s Minister of Finance, H.E. Emilia Pires is honored to have been nominated as Chair.

The g7+ now accounts for almost 350 million people. It is the intention of this group to own our nation building agendas, drawing upon the combined wisdom of these 350 million people to provide the international community with the tools necessary to bring about real change.

Mr. President, reflecting on the experiences of Timor-Leste, and considering the experiences our fellow states have expressed to us, it is clear that institutions play a critical role in sustaining the shift away from conflict towards the building of more stable, responsive and accountable States. So we are concerned when we hear repeatedly of situations where the actions of the international community, in this regard, fall short of their promise.

As we said at the MDG summit last year, aid delivery and programs supported by international actors are often inapplicable, unsuitable and incompatible with our agendas and priorities, including for institution building. On that same occasion, the g7+ challenged the global community to commit to a new paradigm of international engagement in conflict affected countries and regions.

Other friends tell us of delays in the setting up of trust funds that are not delivering rapidly and flexibly and thus causing disruptions to aid flows, which then impact negatively upon the abilities of emerging institutions to deliver visible results to the People.

In my country as well as in other countries, the responsibility for coordinating our development partners’ various conflicting policies and practices provides an additional responsibility to our institutions.

To ensure that we can truly rely on our partners, we feel urgent reform and support must be directed towards at least four key areas:

First, international partners must help us build our institutions by working with them – this includes a complete review of the way technical assistance is provided to our countries. This is critical if we seek to strengthen State legitimacy and to build people’s trust in emerging institutions, particularly during delicate transitions.

Second, you can not build a nation upon the principles of another. There is no overarching model that can be applied to solve the unique challenges that face our nations. International actors must appreciate the importance of historical context, culture, regional diversities, linguistic complexities, social differences, ongoing political dissonance and the national mentality; all crucial elements in statebuilding in post-conflict nations.

Third, we must be absolutely clear as to the purpose these institutions are intended to serve and then be relentless in this pursuit. Function over form must take priority. It is only when the tangible benefits of these institutions can be seen and felt that citizens’ confidence, trust and engagement with State institutions will emerge.

Fourth, sustained political dialogue within States, between the men and women that make up our communities and Government, is crucial in order to strengthen democracy and encourage buy-in, turning statebuilding into a nationwide endeavor involving all peoples.

In this regard, and taking advantage of the timely opportunity of this debate, I would like to suggest, on behalf of the g7+, the idea of a dedicated report by the UN Secretary General on the topic of Institution Building in Conflict Affected States.

Mr. President, in closing, all that we seek to achieve is difficult and requires time, however what the g7+ has prioritized and what I have presented to you today are specific, but most importantly, actionable reforms to which the international community must now commit to if our will is genuine. We will work with our development partners through the International Dialogue to elaborate concrete actions that can improve international engagement in conflict-affected states. An action plan will be ready by the end of the year, and we would be happy to share the results.

As member states made clear in the g7+ Statement, our citizens above all states, understand the meaning of urgent action with international partnerships being critical at these times. As Prime Minister Gusmão recently said “This is not the time to be pessimistic. This is the time for hope and change.” It is my sincere hope that the international community takes this message and works with us to ensure that our states are also able to make that smooth transition toward peace and stability.

Thank you, Mr. President.

Kazu Brimob Bairo Pite: Povu Simu $2000 La Sai, Buldozer Dudu Uma Populasaun Invade PDHJ

Tempo Semanal-Dili, 26.01.2011

Iha loron 20/01/2011 Madruaguada ekipa konjunta husi seguransa nasaun ninia hafanu komuniadase sira ne'e maka simu tiha osan husi governu maibe seidauk muda sai husi eis uma Brimob RI nune'e duni PNTL ho eguranca civil hala’o muda obrigatoriamente ba komunidade sira iha eis asrama Brimob Bairo Pite tuir despezu Ministra justica ninian.


Wainhira polisia ho Seguransa civil atua daudaun familias balun ne’ebe hetaan muda obrigatoriamente hala’o protesta ba Parlamentu nasional iha ne’ebe deputadu sira hotu preokupa hela ho diskusaun orsamentu jeral. Reprezntante husi manisfestante sira la konsege tama ba PN hodi hasoru malu ho reprezentante povu no Governu tan ba blokeia husi seguransa iha portaun PN ninian. Eviksaun ne’e hamosu opiniaun pro ho kontra. Ema barak mak kondena Governu sala maibe balun mos dehan atuasaun ne’e loos.

“ha’u hanoin ministra justica ninia despezu ne’e loloos ona no populasaun tenke koopera. Tan bad ala barak Governu sai ayam potong hela de’it,” dehan A. dos Santos Soares (56) ne’ebe hela besik iha perumnas ninian.

Nia hateten katak, “loloos ne’e antes governu atu mai halo indentifika uluk ema sira ne’ebe hela iha uma sira ne’e hodi hatene katak sira ne’e mai husi ne’ebe. Tan ba ami sira maka hela iha uma estadu ne’e barak iha uma rasik mas tan ba osan entaun ami nia uma foo aluga tiha depois ami mai okupa uma estadu.”

Komunidade ne’ebe lakohi atu publika ninia naran tutun ne’e foo hanoin ba Governu TL ne’ebe hahu kreia kultura aat ba kompensasaun sala ba ema balun ne’ebe la merese atu simu.

“Ha’u husu ba Governu atu kuidadu ho situasaun fahe osan. Loos duni Governu iha dever atu tulun ninia povu sira mas tenke tuir krietriu. Ba sira ne’ebe uma la iha kedan ne’e ha’u mos deskorda atu Governu foo US$2000, maibe ba sira ne’ebe iha uma no iha 1999 hela iha uma rasik maka la estraga depois faan tiha ka foo aluga ba ema seluk hodi mai iha uma sira ne’e governu la devia foo osan boot ba sira,” Sr. Soares haktuir.

Governu foti desizaun ne’e tuir lei ne’ebe iha define katak propriedades no rai sira maka avandona husi colonial Portugal no invazor Indonesia pertencia ba estadu ninian hodi jere.

“Ha’u espera katak lei vale ba ema hotu-hotu labele tula de’it ami mas iha parte seluk Indonesia ho portages sira nia rain iha Dili sei iha entaun problema sei hamosu hikas problema iha loron ikus,” nia foo hanoin ba governu.

Iha parte seluk xefe uma kain ida ne’ebe hatama daudaun ninia sasan ba karreta atu muda sees dehan nia agradese ba PNTL ho seguransa sivil sira.

“Maun ha’u agardese ba PNTL tan ba ho sira nia prezensa ami bele sai,” dehan Xefe uma kain ne’ebe rejeita atu temi ninia naran.

Nia realsa katak, “ha’u loloos moe no hakarak sai duni husi fatin ne’e tan ba osan ne’ebe governu tulun ne’e halo ona uma taka baluk ida atu muda mas tauk tan ba maluk balun dehan ami labele sai lai.”

Tuir Senhor ne’ebe antes 1999 hela iha distritu ne’e katak nia sente osan la suficiente ba halo uma ida.

“Ha’u la’os husu ba ha’u nia aan de’it maibe ha’u hanoin osan ne’e maka la to’o duni tan ba foo dois mill dollar ne’e ami halo uma mos la too. Se governu mak tulun duni ami karik bele foo netik lima ribu dollar kala ami bele dada iis uitoan,” nia foo razaun.

Familia balun husi familias neen nolu resin ida maka hetaan despezu administrativu hodi hasai obrigatoriamente husi uma hirak iha eis kazernas Brimob Bairo Pite Dili lori sira nia oan ho sasan ba hala’o invazau surpreza ba gabinete PDHJ. Familias sira ne’e ameasa atu hela iha gabinete direitus ema nian ne’e too hela solusaun ba sira nia problema maibe provedoria maka la aceita.

“Agora sira tama tiha ona ami koko atu ko’alia ho sira, problema sira nia saida,” dehan DR. Sebastiao dias Ximenes.

Provedor ne’e informa katak, “sira nia ejizensia maka sebele governu buka lai fatin provizoriu ida para sira bele hela, wainhira sira buka hela fatin permanente.”

Provedoria halo ona esforsu, “ami koko ona ko’alia ho governu maibe ami haree katak difisil uitoan tan ba governu mos iha ninia pozixaun katak sira tenke fila ba sira nia hela fatin. So ke problema mak, hela fatin ida n’ebe? Porke sira barak liu la’os ema dili. Tan ne’e maka ami mos ohin foti solusaun ida foo hanesan alternativa ida ba sira katak se karik sira hakarak fila ba sira nia distritu, ami bele sai hanesan ponte para ko’alia ho governu fasilita transporte ba sira I foo mos asistensia uitoan para sira bele fila fali ba sira nia hela fatin.”

Reprezentante vitima eviksaun Bairo pite, feto ida, iha dialogu ho parte Provedoria dos direitus Humanus de Justica ho Ministra Justica rasik nia reklama katak osan ne’ebe governu foo ba sira ne’e la too.

“Dua ribu Dollar ami hola duni rai mas foo netik kalen ba, semente ba para ami hela ketak. Ami la ba iha ne’eba. Ami lakohi. Nusa maka ami tenke hela iha ne’eba lori ami ba fali distritu?,” Sra. ne’e ko’alia ho lian hirus.

Ho liman dere meja nia ameasa governu hodi dehan, “dua belas tahun ami hela iha ne’ene, rai ne’ene. Se lakohi ami atu hela iha dili ne’e, lori ami ba fali bee…distritu ida-idak entaun foo fali ema seluk mak ukun ami. Ida ne’e maka ha’u nia ezijensia ba ministra.”

Hafoin liu husi negosiasaun balun familias hirak ne’e agora hela provizoriamente iha resinto NGO Haburas besik farol Dili no tuir observasaun burdozer hahu sobu rahun paredes uma eis brimob ninian. (TS).

Wednesday, 26 January 2011

Taur Matan Ruak Kontente ho rekrutamentu no Joventude Hahi

Tempo semanal-Dili, 26.01.2011

Major Jeneral Taur Matan Ruak, Komandante Jeneral Falintil-Forsas de Defesa Timor Leste (F-FDTL) hafoin enkontru regular ho komandante supremu DR. Jose Ramos Horta iha Dili semana ne’e dehan kontente ho prosesu rekrutamentu F-FDTL maka agora la’o daudaun.


“Ha’u konfia katak prosesu hotu-hotu la’o diak I Timor oan hotu-hotu iha direitu para tuir sein diskriminasaun,” espera eis Xefe Estadu Maior Falintil ne’e.

Prosesu rekrutamentu ne’e halo ba Timor oan hotu-hotu iha territoriu Timor Leste nia laran no iha Dili nota katak estasaun ida iha Palasiu nia oin ne’e de’it simu dokumentus ba foin sa’e Timor oan liu rihun balun ona maiske komisaun sei selesiona de’it novatus F-FDTL nain 600.

“Ha’u haree agora daudauk ne’e sira halo rekoila dokumentusaun I depois iha prosesu tuir mai halo selesaun ba documental, bakonvoktoriu entaun mak ba inspeksaun,” dehan Taur.

Iha tinan 2006 F-FDTL lakon ninia membru liu atus neen hodi adere ba grupu Petisionariu no iha 2010 maka Governu hahu fali rekruta membru foun besik atus neen.

Iha parte seluk maske iha grupu balun maka sei kreia desturbiu hodi rezulta ema balun mate, maibe jeneral Taur dehan katak jeralmente situasaun seguransa iha Timor Leste daudaun ne’e diak liu kompara ho tempu ruma kotuk.

“Diak, situasaun kapas, I iha mudansa barak,” informa Jeneral Taur ba Jornalista sira.

Iha parte seluk wainhira husi observasaun husi publiku kona ba rekrutamentu maka lidera husi sekretaria do Estadu da Defeza, joven balun haksolok.

“Ha’u kontente ho dezenvolvimentu ita nia instituisaun defeza ne’e. Ha’u hanoin lala’ok ne’e tuir duni planeamentu maka iha ona hodi kompleta numeru maka deside ona iha planu 2020 maka sai hanesan mata dalan ba instituisaun ne’e ninia dezenvolvimentu,” komenta Joao M. X. da costa, estudante Universitariu ida iha Dili.

Tuir estudante husi fakuldade direitus iha Universidade mak akreditadu ona husi governu ne’e dehan katak iha prosesu ne’e komisaun presiza haree didiak juventude sira ne’e ninia pasadu no afiliasaun de grupus.

“Ha’u espera katak komisaun selesiona didiak para labele repete hikas petisaun ka hetook aat liu ida ne’e rebeldes foun iha instituisaun maka defende soberania nasaun ne’e nia laran,” Joao sujere.

“Ha’u hein katak lia fuan ne’ebe Sekretariu do Estadu Julio Pinto dehan ona iha tinan kotuk hanesan foo sai iha media katak F-FDTL la iha partidu no grupu nune’e duni kuandu tama F-FDTL sei defende de’it maka interese nasaun ninian. Lia fuan ne’e ninia konotasaun furak nune’e iha treinamentu presiza salin sai hotu tiha husi forsa foun nia ulun tuur ho nia grupu iha dalan ninin hemu lanu tuda ema nia kareta.”

Hafoin de trasforma husi Forsa Gerrilia Falintil iha 01/02/2001, F-FDTL iha de'it membru 650 depois dezenvolve neineik mas beibeik sei sai forsa Moderna ida  tuir planu 2020 F-FDTL sei atinji numeru 3000 forsa regular. Planu ne'e rasik fila kotuk ba estudu maka produz husi Kings College ninian ne'ebe rekomenda numeru F-FDTL metade husi planu 2020. Estudu ne'e rasik hetaan kritikas husi organizasaun internasional balun. (TS).

FM Nia Apresiasaun Ba Resposta SED Julio Tomas Pinto Konaba Relatoriu FM

Tempo Semanal-Dili, 26.01.2011
Fundasaun Mahein (FM) hakarak resposta ba Sekretariu Estadu ba Defesa DR. Julio Tomas Pinto konaba opiniaun editorial ne’ebe sai iha media Timor-Leste hodi resposta hasoru FM nia relatoriu “Mahein Nia Lian no. 16 konaba Analiza orsanmentu Defesa ho Siguransa.
Sekretariu do estadu Julio Tomas pinto iha ninia opinaiun dehan FM ninia relatoriu ne'e hakerek ho lalais liu. Nune'e duni provoka hamanas oin FM ninian hodi hatan hikas ba PM. Iha kounikadu imprensa ne'ebe jornal simu ohin lokraik FM hakerek, "Dahuluk, FM rekuinese Sekretariu Estadu ba Defesa nia suporta momentu FM hahu nia kna’ar iha tinan 2009. FM apresia tebes no suporta masimu no fo rekoinesementu ba Sekretariu Estadu Defesa nia suporta ba nesesariu debate publiku konaba asuntu/isu sira nebe’e importante iha seitor siguransa."

FM nakloke aan ba kritikas no simu ho laran luak hanoin sira husi Sekretariu do Estadu da Defeza. "Daruak, FM fo rekuinese ba Sekretariu Estadu da Defesa konaba ninia kritika diak no konstruktivas ba FM nia relatoriu foin lalais ne’e. FM konkorda ho kritika ne’e, e FM fiar katak kritika ne’e sai lisaun boot ba FM atu halo nia kna’ar diak ba futuru.," rekuinese husi FM.

"Datoluk, ho ida ne’e FM sei kontinua sai parseiriu diak ho governu liu-liu Sekretariu Estadu Siguransa ho Defesa atu halo diak liu tan relatoriu iha futuru, hodi kolobarasaun diak ne’e mos sei kontinua halo FM nia independente ba governu no partidu politikus sira. FM nudar organizasaun ida ne’ebe independente no sei kontinua mantein nia pozisaun independeti iha nia kna’ar tomak."

Fundasaun Mahein hanesan uniku NGO nasional ida hodi tulun tau matan haberan instituisaun Defeza no Sseguransa iha nasional Timor Leste ne'ebe hakerek ona ninia relatoriu lubun ida. 

"Dahat, FM simu Sekretariu Estadu ba Defesa nia resposta nudar lala’ok diak ida ba debate konstruktivas ne’ebe valor tebes ba sidadaun Timor-Leste hodi dezemvolve Seitor siguransa ne’ebe konsagra tiha ona iha Konstitusan RDTL konaba Defesa no siguransa nian ba Sidaudaun hotu-hotu iha nasaun ida ne’e," deklara FM. (TS)

Tuesday, 25 January 2011

Timor Leste Tulun Mos Vitimas Dezastre Naturais Iha Brasil ho dsri Lanka

Tempo Semanal-Dili, 25.01.2011

Konsellu de Ministru tuur iha reuniaun extra ordinaria ida iha loron (24/01) aprova Rezolusaun rua atu nune'e nasaun ne'ebe sempre simu apoiu husi estranjeirus ne'e tulun hikas rai sira maka kona dezastre naturais hanesan Brasil ho Sri Lanka.
"Rezolusaun ne'ebe aprova Ajuda Finanseira ba Brazil tanba xeia ka inundasaun no rai monu tanba inundasaun ho rai monu ne’ebé afeta Brazil, liuliu iha rejiaun serrana iha Rio de Janeiro, ne’ebé estraga buat barak- konsidra nu’udar dezastre naturál boot liu ne’ebé mosu iha Brazil – mak Konsellu Ministru, ho aktu solidariedade, fraternidade no apoiu ba povu no autoridade país ne’ebá nian, aprova ona atu fó ajuda finanseira ho valór dólar amerikanu rihun atus lima, hodi ajuda atu ultrapasa materiál no ema sira ne’ebé lakon.

Iha okaziaun hanesan liu husi KM mos hatudu ninia laran luak ba nasaun Sri lanka. "Rezolusaun ne’ebé aprova Ajuda Finanseira ba Sri Lanka tanba inundasaun Konsellu Ministru, ho aktu solidariedade, fraternidade no apoiu ba povu no autoridade Sri Lanka nian, aprova ona mós atu fó ajuda finanseira ho valór dólar amerikanu rihun atus lima, hodi ajuda ultrapasa materiál no ema sira ne’ebé lakon ne’ebé rejista iha país ne’ebá tanba inundasaun maka’as ne’ebé provoka ema liu tokon ida mak sai hosi sira nia hela fatin.

Menus fulan rua nia laran Governu Timor Leste hasai osan hamutuk Milaun rua hodi aijuda vitimas dezastre naturais iha Indonesia, Iha Queensland,Australia ho Brasil no sri Lanka. (TS)

O PAPA JOÃO PAULO II E TIMOR-LESTE

O Vaticano acabou de anunciar que Sua Santidade o Papa João Paulo II que faleceu no dia 2 de Abril de 2005, vai ser beatificado no dia 1 de Maio do corrente ano.

Para os cristãos de Timor-Leste esta notícia foi motivo de muita alegria e de contentamento. É que os cristãos de Timor, durante os conturbados anos da ocupação indonésia, puseram muita esperança e confiança na solicitude pastoral de Sua Santidade.

Quando foi do anúncio da beatificação, o director da Sala de Imprensa considerou que João Paulo II será lembrado, entre outras coisas, “pelas suas visitas aos povos mais necessitados do alimento e justiça”. E o actual Papa Bento VXI referiu-se com alegria à beatificação que classifica como “guia na fé, na verdade e na liberdade”.

Timor-Leste teve a dita de receber a visita de João Paulo II a 12 de Outubro de 1989. Contra todas as críticas e incompreensões, Sua Santidade, aproveitando a visita à Indonésia, quis estar com o Povo timorense umas horas celebrando a Eucaristia em Dili ( na altura, capital da vigésima sétima província da Indonésia).

No aeroporto de Dili, não beijou o solo timorense. Mas fê-lo na Igreja Catedral, em Vila Verde. Ao dirigir-se do aeroporto para o centro da cidade e, antes de entrar no automóvel, procurou o Administrador apostólico da Diocese de Dili, dizendo: “Dove è il vescovo?” Queria ter junto de si o Ordinário do lugar. O prelado timorense, sentado ao seu lado, dizia ao Papa: “ Santidade, antes da Sua visita, os Timorenses prepararam-se espiritualmente: rezaram, confessaram-se e comungaram; alguns receberam o baptismo e outros contraíram o matrimónio com o rito católico”. E O Papa respondia, sorrindo: “Graças a Deus! Nalguns dos meus encontros, os jovens perguntam-me: “-Porque o papa viaja tanto? E eu respondo: É preciso evangelizar, percorrer o mundo e anunciar a Boa Nova aos Povos; se os cristãos timorenses, se confessaram, comungaram e rezaram, e houve conversões, então valeu a pena fazer esta visita a Timor-Leste!”.

Depois de ter benzido a nova catedral de Dili e de ter falado ao Clero ali reunido, dirigimo-nos para Taci Tolu, onde o Papa celebrou a eucaristia para cerca de 150 mil pessoas. Depois da missa, alguns jovens timorenses fizeram uma manifestação diante do altar papal, gritando: “Viva João Paulo II! Viva Timor-Leste Independente”. O Santo padre assistia aquele acto com muita calma e silêncio. O Administrador Apostólico sussurra-lhe aos ouvidos: “Santidade, eles querem manifestar à Sua Santidade a sua situação de sofrimento e falta de liberdade…” O Papa apenas dizia: “Capito!”

Meses depois, o Prelado timorense é recebido no Vaticano, em visita ad limina. Ao despedir-se, ouviu estas palavras do Papa: “Amanhã, vou visitar Eslovénia”, um país que também lutou pela liberdade…”.

Para recordar a visita de João Paulo II, foi colocada em Dili uma grande estátua do Papa (sete metros de altura). Ele, qual Bom pastor sempre vigilante, olha para Cidade de Dili com amor de Pai e Defensor da liberdade!

Que o novo Beato João Paulo II continue a abençoar e proteger o Povo e os Cristãos de Timor-Leste!

Porto, 23 de Janeiro de 2011.
Dom Carlos Filipe Ximenes Belo

Membru Parlamentu AMP Fase malu iha PN

TempoSemanal-Dili, 25.01.2011

Deputadu Natilino dos Santos husi bankada CNRT no Deputada Gertudes Monis husi bankada Partidu Demokratidu istori malu iha Uma Fukun parlamentu Nasional. Suai oan rua ne'e raut malu tan ba problema eletricidade ne'ebe sei sai nafatin hanesan problema maka preokupada populasaun tomak iha nasaun ne'e.
Reprezentante povu nain rua husi bloku AMP ne'e, hamosu kadi nanal funu kakorok tan ba pro ho kontra kona ba asuntu eletricidade.

Deputada Gertudes iha ninia deklarasaun du'un Ministeiru Obras Publika liu-liu Sekretaria do Estadu Eletriciadade ladun tau atensaun ba problema eletriciadade iha suai. Deputada Monis dehan nia foti problema eletricidades iha distritu Suai hafoin haree ho matan no rona ho tilun durante iha ninia vizita ba distritu nia moris fatin ne'e. Nia mos dehan nia la'os foti problema tan ba simu informasaun via telefonemas.
Nune'e duni Deputadu Natalino deskorda hodi du'un deputada Gertudes foti kestaun eletricidade tan iha interese privada. Nia haktuir katak Deputada ne'e foti asuntu refere tan ba iha momentu balun ai riin eletricidade monu iha uma ida ke sei iha relasaun familiares ho Deputada bankada PD ne'e.

Primeiru Ministru rasik rekuinese faillansu eletricidade iha nasaun ne'e. Durante Tinan sanolu ona ukun nain nasaun ne'e seidauk konsege rezolve ahi mate lakan iha nasaun ne'e.
Iha tinan 2009 Governu gasta orsamentu miliaun lubun boot ida liu husi projetu pakote referendun hodi habokur emprezariu sira nia konta bankaria maibe la konsege rezolve komunidade ninia lian halerik atu hetan ahi lakan husi eletricidade ninian. (TS). 

RELATORIO FUNDASAUN MAHEIN : LALAIS MAS LADUN LOS

Resposta ba Relatorio “Simples” Fndasaun Mahein Konaba Orsamento Geral Defesa e Siguransa.


Julio Tomas Pinto

Hau kontente tebes hare e le relatorio “simples” oan ida nebe hato’o husi Fundasaun Mahein konaba orsamento Defesa e Siguransa nian nebe publika ona iha jornal nacional. Fundasaun Mahein hanesan fundasaun oan ida nebe hari’i iha 2008 ho objective atu aju hodi aumenta legitimidade no kapasidade sector seguransa Timor nian liu husi partisipasaun sidadaun nian iha desemvolvimento iha legislasaun, politica e prosedemento nebe relevante (to assiste in increasing the legitimacy and capacity of the Timorese security sector through citizen participation in the development of relevant legislation, policies and procedures). Hau mos la questiona konaba direito ema ida-idak nian ou instituasaun ida-ida nian atu hato’o analiza saida deit iha asunto defesa e siguransa tamba ida ne’e direito nebe konsagra tiha ona iha konstituasaun republika Timor Leste nian. Iha resposta ida ne’e hau sei hateten buat ida nebe tutela ba hau nia responsabilidade nudar Secretario de Estado da Defesa e nudar ema ida nebe iha relasaun emosional ho FUNDASAUN MAHEIN para kredibilidade Fundasaun Mahein nebe hetan fundos husi Australia bele iha responsabilidade e tenki mantein ho kuidadu e sustainable.

Fundasaun mahein hanesan instituasaun ida nebe iha inkontro National Priority konaba Defesa e Siguransa ami sempre komvida para akompanha desemvolvimento asunto Defesa e Siguransa tamba ami kategoria sira ba Sociadade Civil nebe bele fo alternative ba asunto Defesa e Siguransa. Hanesan ita hotu hatene katak ita foin iha etapa ida nation Building e state building purtantu invilvimento NGO sira hanesan Fundasaun Mahein bele fo alternative ba seitor Defesa e Siguransa. Iha resposta ida ne’e mos hau sei hare liu dadus la valido nebe fundasaun ne’e uza e mos stake holder sira nebe sira interview hodi sai sira nia referencia ba relatorio ida ne’e. E hau mos uja lia fuan simples tamba iha relatorio ida ne’e laos kategoria ba analiza mas relatorio la iha balansu e pior liu la halo investigasaun klean para suporta argument nebe Fundasaun ne’e hakerek.

Iha relatorio Fundasaun Mahein (pagina tres) hateten hanesan ne’e “dadaun ne’e ro-ahi rua ne’e bele halo deit patrolha husi Dili to’o deit Batugade ka besik batugade, sa tan ro-ahi rua ne’e ida at ona”. Hau hakarak esklarese ba public e mos ba hakerek na’in sira iha Fundasaun Mahein (hau la bele uza analiza tamba relatorio ne’e em termos akademiko laos analiza mas dala ruma besik liu ba kategoria propaganda) katak iha dia 25 koando relatorio ida ne’e sai, hau komfirma kedas ba Chefi Estado Maior General F-FDTL Jeneral Taur Matan Ruak konaba paragaf nebe Fundasaun Mahein hakerek iha nia relatorio e informasaun nebe ami hetan mak ne’e katak ro-ahi rua nebe guverno sosa husi China to’o agora ninia kondisaun diak tebes. Componente Naval sira halo nafatin patrolha rutin nebe planeado tiha ona. Ro-ahi ida husi ro-ahi rua nebe eferese husi Guverno Portgues mak ida avaria hela. Mas dala ida tan ro-ahi nebe ita sosa husi China iha kondisaun diak mesmo lolos iha tinan ida ne’e tenki halo ona manutensaun ki’ik ba ro-ahi rua ne’e. Hau nia persepsaun ba paragraph iha leten ne’e refere bar o-ahi Jaco e Betano tamba ro-ahi rua ne’e mak ita sosa. Hanesan infromasaun mos katak Ro-ahi rua ne’e iha tinan kotuk tenki ba kosta sul hodi kaer roperkador illegal iha areia entre Lore e Ilomar nian.

Iha pagina tres relatorio ida ne’e mos hateten katak “konaba ro-ahi nebe dadaun dodok ona, FM fo sala ba guverno nia tendensia nebe buka atu sosa mak ro-ahi tuan no la halo estudo ruma nebe klean konaba kondisaun jeografika iha Timor Leste”. Hare husi paragraph ida ne’e klaru tebes katak Fundasaun Mahein la halo investigasaun klean mas buka husi internet nebe koalia konaba nasaun seluk karik tamba informasaun ida ne’e sira foti husi internet beritahankam.blogspot.com/…/agus-wijaya-anggaran.pertahanan.html nebe lolos laos koalia konaba Timor Leste mas koalia liu konaba Alusista Indonesia nian. Lia fuan nebe Fundasaun Mahein sira hakerek iha sira nia relatorio ne’e foti husi komentario Andi Widjajanto dosente Relasaun Internacional Universidade Indonesia iha Media Indoensia dia 29 July 2010 nebe koalia konaba trend Indonesia nia nebe gosta sosa sasan uzado ba military Indoensia. Depois de hau buka iha internet hau hakark tau relatorio FM nian ho komentario Andi Wijayanto nia para it abele kompara FM: konaba ro-ahi nebe dadaun dodok ona, FM fo sala ba guverno nia tendensia nebe buka atu sosa mak ro-ahi tuan no la halo estudo ruma nebe klean konaba kondisaun jeografika iha Timor Leste. Andi Wijayanto : Mengenai banyaknya unit senjata Indonesia yang bobrok, Andi menyalahkan tren masa lalu dimana Indonesia cenderung membeli alusista bekas”. Hare husi dadus sira ne’e hau hakarak koalia asuntyo rua nebe importante permeiro ; ema sira nebe hakerek relatorio Fundasaun Mahein halo duni relatorio maibe lahatene saida mak sira hakerek. Guverno sidauk sosa ro-ahi tuan depois de independensia ou depois hari Componente Naval. Foti ema nia komentario konaba sasan tuan mas lahatene katak sira (andi wijayanto) koalia ida ne’e iha kontestu Indonesia nian. Husu Fundasaun Mahein para hare didiak relatorio sira ne’e antes hato’o ba publiku para la hamosu internpretasaun katak Fundasaun Mahein halo propaganda ho data falsu ou la halo investigasaun nebe diak.

Iha relatorio (pagina sinco) Fundasaun Mahein nian sira sita Duputado Arsenio Bano hodi hakerek katak “nia (Arsenio Bano) mos hateten katak iha 2010 PN aprova orsamento ho montante miliaun 7,1 dolar amerikano atu hari baze ne’e maibe to’o iha Dezembro 2010 baze temporario ne’e sidauk hotu. SED Julio Tomas Pinto haktuir katak guverno sei aumenta orsamento miliaun 1,5 dolar Amerikano atu finalize baze temporario nebe tuir Julio sei hotu iha 2011. Konaba ida ne’e hau iha obrigatorio para hato’o lolos factus nebe los ba publiko konaba komentario Fundasaun Mahein nian ne’e. Permeiro seidauk iha plano para atu halo Baze Temporario ba Componente Naval. Iha Programa Forca 2020 hateten katak Componente Naval sei iha Baze rua iha Timor Leste BaZe Compoenente Naval permeiro mak iha Hera e Sigundo Baze Naval mak iha Meti Boot iha Same nian. Depois iha mos ponto apoiu naval nebe iha Oecusi, Com, Atauro e Suai. Purtantu parese intensaun Fundasaun Mahein nian mak Porto Temporario maibe sira lahatene termos BAZE e PORTO Temporario. Maibe la buat ida hau hakarak foti deit sira intensaun ne’e par abele klarfika asunto ida ne’e. Guverno la iha Plano para aumenta tan osamento ba componha LIfees Engeneering maibe guverno re-osamento fali osan miliaun 1,5 dolar Amerikano para sira konpleta prjeto ida ne’e to’o hotu. Iha sistem financa Timor Leste la fo posibilidade ba Carry Over ne’e signifika katak kaondo to’o dia 31 de Desembro mak osan la ezekuta hotu osamento fila fali ba kaiza estado e guverno tenki re-apropria ou re-osamento fali sosan (sisa anggaran) nebe iha para kompleta. Ne;e atu dehan deit katak total osamento nafatin miliaun 7,1 maibe re-osamento ou re-apropria fali osan nebe sidauk ezekuta hotu iha tinan 2011.

Iha relatorio ne’e (pagina 5) mos koalia konaba Kazerna ba Compoenente Naval. Fundasaun Mahein dehan katak “nune mos konstrusaun hela-fatin ba F-FDTL tinan ida liu ba hetan ona alokasaun orsamentomaibe to’o ohin loron la bele realize tan guverno la iha kapasidade atu hari atru hari’i hela fatin hirak ne’e”. Hau hakarak esplika tan ba publiko e Fundasaun Mahein katak kazerna nebe SED aloka osan iha orsamento ratifikativo (fulan julho) prosesu lao nafatin. Iha kompanha ENSUL mak manan tender ida ne’e e konstrusaun ba kazerna ida ne’e mos kompanha ezekuta deit 25 porsentu husi total osamento purtantu agora konstrusaun ba kazwerna komponente naval mos guverno re-orsamentu fali iha 2011. Tamba orsamento kazerna ne’e boot entau Permeiro Ministro e Ministro Defesa e Siguransa husu para hatam iha plano plurianual.

Ikus liu hau hateten asunto rua (2); permeiro; agradese ba isforso Fundasaun Mahein nian nebe ho kbit tomak hakerek relatorio simples ida ne’e, mesmo ho data real ou facto nebe minim tebes. Sigundo; Fundasaun Mahein persiza hadi’a tan ekipa peskiza para depois Fundasaun ida nebe iha ona kredibilidade bele sai fali fatin ba propaganda tamba deit la iha equipa investigasaun nebe diak. Rejultado peskiza persiza halo uluk diskusaun para depois rejultado ida ne’e bele fo kontribusaun konstrutivo ba desemvolvimento seitor defesa e Siguransa iha Timor Leste. Hakarak mos atu dehan katak semak la investiga diak liu lalika koalia (quem nao investiga, nao ten direito para falar). Tamba se la investiga koalia sei la tuir realidade tamba ne’e investiga uluk mak koalia. Obrigado.

Monday, 24 January 2011

Woodside Announced On The Media TL Government Slammed Woodside By Media Release

Tempo semanal-Dili 24.01.2011

The Government of east Timor today strongly react to the story on the australia media. In a two pages press release the Government clarify the Greater Sun Rise situation by said, "Greater Sunrise negotiation forces Woodside to halt all operations.


It continues, "On January 22, in an article in Australia’s Sydney Morning Herald, journalist Mathew Murphy writes regarding Greater Sunrise “Woodside said consultations were continuing between the Australian and East Timor governments to obtain approvals for the floating LNG project” adding that East Timor “insists that the Perth-based company alter its’ plans and bring all the gas to a processing plant onshore.”These comments further demonstrate a lack of transparency that should be considered a violation of regulatory conditions for a publicly listed company in Australia."

The Press releasesd comes from Secretary of State for the Council of Ministers office futherstated that, "As of December 16, 2010, the regulatory bodies (ANP and DRET) have been asked by the Sunrise Commission (representing the State of Timor-Leste and Australia) to cease their evaluation on Woodside’s development concepts due to the content of the proposals submitted."


"As a party to the Production Sharing Contract, Woodside and its Joint Venture Partners currently have a title to upstream activities. However the proposals submitted by Woodside have included not only upstream but also downstream activities. Woodside has no license or permit to carry out downstream activities nor have the States given the right to the National Petroleum Authority to assess downstream activities which are not covered in the Timor Sea Treaty."

"Therefore, neither Woodside nor regulators will proceed with the proposals until the downstream title issue is resolved. This effectively means that Woodside’s operations on Greater Sunrise have been suspended."

"This demonstrates the validity of Timor-Leste’s position from 2008 that Woodside did not comply with regulators, have the authority to announce a selected development plan or discount the Timor-Leste option. Three years on, Woodside and Woodside shareholders are now paying the price for by passing the established mechanisms and putting the development of Greater Sunrise into substantial and costly delays."

"Had Woodside followed the mandatory legal and regulatory mechanisms in place by the independent regulators of both Timor-Leste and Australia for the development of Greater Sunrise; development might be more advanced, benefitting both countries and the Woodside shareholders."

"It should be further noted, contrary to Woodside’s remarks to the media, the independent regulators role for both Australia and Timor-Leste is not to act in the best interest of operators or their preferred option but to ensure the Treaty obligations between both countries are upheld and the development plan is in the best interest of both the People of Timor-Leste and Australia according to those Treaty obligations."

"Unlike Woodside assertions to the media, Australian regulators and negotiators of the Sunrise Commission, as per their mandate, cannot and have not acted as a conduit for or a representative of Woodside to further their proposed agenda."

"In what seems to be a recent publicity stunt not unlike others that have backfired, the Government of Timor-Leste was recently inundated with media who had been briefed that Woodside offered a small portion of Timor-Leste’s own gas to be piped for domestic use via a pipeline from the Woodside FLNG."

"According to Woodside originally, a pipeline was not viable due to the trench. Woodside then publicly refuted the media reports after many commented that if a pipeline to Timor-Leste is now viable, cost effective and safe, why would any nation choose the option of BOTH an FLNG and a pipeline, incurring massive costs."

"The FLNG, after a lengthy and costly trial period over years, can be used multiple times by the operators for mass profits with no added value to the People of either Timor-Leste or Australia who will pay for the risky and new technology from the resources. "

"Greater Sunrise is a field that is neither remote, small or reasonably viable for the technology Woodside
proposes. For now; however, Woodside has been excluded from any further planning allowing the two countries to decide in principal on a plan to move forward."

"Secretary of State Ágio Pereira noted “If media reports are true, then we welcomem Woodside’s acknowledgement a pipeline is viable and a good option. Timor-Leste will not have an Australian company offer us anything, make sovereign decisions or dictate terms after our People fought for 24 years defending what is rightfully ours. Put simply, if Timor- Leste is our house, and our People the occupants, the Operators are hired help so to speak, to work with us and by our sides for all to prosper. Timor-Leste has been reasonable since independence in relation to the resources and will continue to do so in a fair and transparent
manner following all established mechanisms. The Nation, the Government, the National Parliament, all political parties, and our People must be praised for the collectivism on this issue; and we expect the same level of integrity from those that work with and in Timor-Leste.”

Untill this story published this Newspaper unable to contact the Woodside representatives in Dili due to the contact number out of reach. (TS).

Sunday, 23 January 2011

CNRT ERMERA PRONTU ATU REALIZA MEHI XANANA NINIAN ATU UKUN MESAK

Tempo Semanal-Ermera 22.01.2011
Elisaun 2012 besik ona no arena politika hahu mosu ona. Prezidenti partido CNRT no atual Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gosmao iha seminar partido CNRT ninia iha merkadu lama iha tinan kotuk so’e ona bola manas hodi dehan katak partido ne'ebe nia lidera  lakohi tan atu halo aliansa ho partido seluk, hanesan agora dadaun fahe ukun ho partidu lima seluk iha Alianca Maioria parlamentar.

Nune'e duni kuadruz CNRT ninian simu bola manas ne'e hahu tebes tun ba populasaun nia let hanesan liu husi konsolidasaun partidu ne'e iha semana ruma kotuk iha distritu Ermera.

Ermera hanesan fatin ida ne'ebe partidu sira buak atu hadau malu elitores ninian tan ba tuir estatistika populasaun iha distritu refere ninia numeru sa'e maka'as.

Tuir II vice presidente CNRT Eduardo Barreto alias “DU-Sae” iha ninia diskurso politika foin lalais ne’e iha programa konsolidasaun ne’ebe realiza iha suko licapat,sub-distritu hatolia,distritu Ermera katak, “oras ne’e dadaun CNRT komesa esforsu an hodi halo programa konsolidasaun tun to baze.

Tuir Du-Sahe katak objetivu husi programa konsolidasaun ne’e atu oinsa lideranca husi nasional no distritu atu hasoru malu ho ninia militants sira, hodi bele hatoo programa politika ne’ebe CNRT trasa tiha ona iha manual politika partido CNRT nian. Tanba dala barak ema ladun hatene ezistencia partido CNRT nian, iha ne’e hau hakarak hateten ba ita boot sira katak CNRT hamriik hanesan faze de kontinuasaun servisu nebe mak uluk ita ninia maun boot Xanana halo iha rezistencia hodi lidera funu ida too ukun rasik aan.

Tanba uluk iha funu CNRT hamriik hodi liberta rai doben ida ne’e husi okupasaun Indonesia no agora CNRT hamriik fali hanesan partido ho principio katak atu liberta povu husi kiak no mukit nia laran. Tanba rai ita liberta ona maibe povu ita seidauk liberta. Povu barak sei hamlaha, edukasaun ba oan sira seidauk rezolve, saude, no seluk tan.

Eis lider klandestinha iha ermera ne’e mos hateten katak, “Governu AMP ne’ebe mak ita nia maun boot Xanana ukun konsege rezolve daudaun buat barak hanesan pensaun ba veteranus, subsidio ba ferik-katuas, volsa da mae, problema refuziadus(IDPS), problema petisionariu no seluk tan.

Maibe ho onestidade Du-Sahe rekuinese katak, “ iha mos buat barak mak ita seidauk konseque rezolve, tanba dala barak ita ninia populasaun sempre kritika dehan ami ninia proposta barak hatama tiha ona maibe rezultado laiha, estradas a’at barak governu la rezolve lalais, eskola no seluk tan.

Xefe bankada CNRT iha parlamentu nasional ne’e promote, “iha ne’e hau hakarak hateten ba ita boot sira katak buat barak ita labele halo hotu tanba Governu ne’ebe mak oras ne’e ita ninia maun boot Xanana lidera mai husi partido lima, tan ba ne’e mak difisil ba CNRT atu foti desizaun. Nia foo razaun katak CNRT, “sei rona mos husi partido haat ne’ebe mak iha alianca laran. Entaun ba oin saida mak ita sei halo, tuir lia fuan ne’ebe mak ita nia maun boot xanana dehan bebeik katak iha eleisaun jeral 2012 CNRT lakohi halo tan alianca ho partido seluk, ne’e signifika katak CNRT hakarak ukun mesak, entaun atu realiza mehi ida ne’e ita hotu militants CNRT tenki servisu maka’as.

Iha okaziaun hanesan JACINTO RIGOBERTO ninia parte haktuir katak programa konsolidasaun hanesan mos meius ida atu tun mai rona dereitamente povu sira nia difikuldade iha baze hodi bele buka dalan atu resolve. Jacinto ne’ebe agora kaer hela pasta hanesan Sekretariu do Estadu ba asuntus social mos rekuinese katak, “agora daudaun CNRT labele rezolve hotu ita boot sira nia problema, tanba CNRT ninia estruktura iha governu AMP la dun barak, ita so assume deit kargu balun iha sekretario do estado, entaun difisil ba ami atu foti desizaun. Tanba nu’udar sekretario do estado labele foti desizaun mesak, tenke rona husi “atasan” se lae ema dehan katak ami la respeita hirarquia ka estrutura Governu nian.”

“Maibe iha buat barak mak ita halo ona hanesan subsidio ba ferik katuas, aleizadus, veteranus,no seluk tan. Ida ne’e akontese tanba ita nia maun boot Xanana ninia esforsu. Ita nia maun boot xanana hadomi tebes ita hotu. Tan ba ne’e mak hau husu ba ita hotu ne’ebe mak hadomi partido CNRT atu servisu maka’as hodi nune ita bele realize mehi ne’ebe mak agora dadaun ita nia Maun boo Xanana hakarak.” Dehan Jacinto.

Nia mos konfessa katak, “ iha tinan 2011 se PN aprova duni proposta orsamentu geral 2011, entaun iha 2011 ita sei realize programa dezenvolvimentu husi suko too aldeia, tanba tuir planu iha tinan 2011 ita sei realize kada aldeia sei hetan uma lima ba ema kbiit laek. I tuir planu nebe maK ita nia maun boot hateten katak iha 2011, governu sei fo kbiit ba xefe suko sira atu zere orsamentu $:50.000 mai kraik atu halo dezenvolvimentu iha suko, tanba ne’e mak husu ba xefe do suco sira atu prepara planu agora.”

Entertantu iha okaziaun tuir fali Deputado Cicilio Caminha ba militante sira hateten katak programa konsolidasaun hanesan meius ida atu halibur fali militantes sira, atu hato’o programa politika partido CNRT nian, au mesmo tempo atu hato mos manual politika partidu nian ba militantes sira. Segundo ita hotu hatene katak desde uluk kedas CNRT tane a’as nafatin principio unidade nasional, signifika katak maiske ita diferencia idiologia politika, diferencia programa, maibe ita hotu hamutuk mesak ida deit, ita hotu hakarak dezenvolve rai ida ne’e. Ida ne’e mak objetivu ita hari partido. tanba ne’e mak nu’udar partido politika, CNRT loke nafatin odamatan ba se deit mak hakarak mai hamutuk iha uma mahon CNRT.

Koordenador CNRT Distritu Ermera Antoninho s.Carvalho, haklaken ba ninia militantes katak , “CNRT iha distritu Ermera pronto ona atu realiza Maun boot Xanana ninia mehi, iha 2012.

Tuir Antoninho, CNRT ninia estruktura formadu ona tun to’o baze ho ema mak matenek husi Ermera. Tanba ne’e mak nu’udar koordenador CNRT hau fiar katak iha eleisaun jeral 2012 CNRT sei hetan votus barak liu iha Distritu Ermera no atu atinze hanoin Maun boot Xanana nian ne’e, ami husi Diresaun Distritu Ermera sei esforsu aan hodi servisu makaas. I husu mos ba militantes no kuadros estruktura partido CNRT nian atu ita hotu hamutuk konsolida nafatin programa politika CNRT nian ba ita nia populasaun iha baze.”

Tuir observasaun ohin (22/01) dirijentes partidu CNRT husi nasional barak maka fila hikas ba distritu Ermera hodi hala’o konsolidasaun.  (TS/E T O)