KEBIJAKASANAAN ANGGARAN PUBLIK DAN KEMISKINAN DI TIMOR LESTE

Timor Leste telah memasuki tahun ke sembilan dalam merancang anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut Orcamentu Geral Estado (OGE) sendiri. Sedikit kita melihat kebelakang sekitar 4 miliar dolar amerika uang masyarakat telah digunakan oleh pemerintah dengan tujuan memakmurkan rakyat Timor Leste. Karena setiap kebijaksanaan anggaran publik atas nama rakyatTmor Leste yang miskin. Sederhana saja, bahwa refleksi dari anggaran itu bisa menyelesaikan masalah rakyat atau tidak? Pada kalangan penguasa saat ini mencoba membela diri dengan berargumen bahwa masalah kita sangat kompleks dan tidak mungkin di selesaikan dalam waktu yang singkat. Tetapi ada juga suatu kebohongan dari para penguasa kepada rakyat dalam mengunakan uang rakyat, dimana hanya 20 persen uang negara itu diinvestasikan untuk kepentingan rakyat miskin sedangkan sisa 80 persen dikonsumsi oleh institusi negara yang dihuni oleh 5% penduduk Timor Leste. Atau dengan 5% penduduk itu sudah merefleksikan seluruh masyarakata miskin di Timor Leste?

Crispin da Costa Perreira

Sebuah Refleksi Teori dan Praktek

 Kemiskinan di Timor Leste

Ada sejarah yang cukup panjang tentang masalah kemiskinan di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita harus mencoba merubah pandangan pemerintah dan masyarakat tentang kemiskinan bahwa, kemiskinan adalah penyakit kronis yang harus segera diobati. Artinya penyakit tersebut perlu penangganan yang serius dan dengan metode yang komperenhensif berkelanjutan serta komitmen yang tinggi. Jika tidak seperti itu akan dimanfaatkan oleh para politikus sebagai komoditi politik untuk diperjual belikan di pasar kampanye pemilu. Mereka akan memisahkan masyarakat menjadi beberapa kelompok sosial ( kaya- miskin, desa- kota, liurai-reinu, terdidik-tidak terdidik, organisasi massa), semua itu dengan tujuan mudah dipolitisasi(digerakkan) untuk kepentingan mereka.

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik (Gregorius S).

Kondisi kemiskinan di Timor Leste ada dua kategori, pertama yaitu kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kedua; kondisi miskin yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan masyarakat mencukupi kebutuhan pokok mereka (sandang, papan, dan pangan). Pendek kata, kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan.

Penurunan Angka Kemiskinan dan Institusi Negara yang Gemuk

Ini merupakan pertanyaan yang selalu ditunggu oleh para pemerhati masalah masalah sosial ekonomi dan rakyat yang setiap hari sebagai obyek dari kebijakan itu sendiri. Para politisi di pemerintahan dan parlamen ketika membuat kebijakan anggaran tahunan, selalu menggatasnamakan rakyat miskin sebagai sandaran keputusan. Oleh karena itu rakyat mempunyai hak untuk mengetahui seberapa besar anggaran tersebut bisa memberi manfaat bagi mereka. Menurut saya, secara ekonomi dampak dari kebijaksanaan anggaran selama tiga tahun terakhir hanya untuk mengemukkan institusi pemerintah, artinya distribusi anggaran negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang di lingkungan negara (parlamen, pemerintah, tribunal dan presiden). Lalu untuk orang miskin kapan? Apakah 2012 ketika para politisi kampanye baru dibagikan? Pendapatan per kapita kita sekarang sebesar $ 0,80 cent/hari. Dengan angka kemiskinan hampir 70-80 persen dari penduduk Timor Leste, sementara angka pengangguran tumbuh setiap tahunnya berkisar 15-20 persen (jika kita gunakan asumsi usia produktif tiap tahun). Ini merupakan keadaan yang membutuhkan kebijakan yang nyata sehingga masyarakat tidak menjadi korban ke tiga kalinya pada pemilu 2012.

Hal sederhana yang kita lihat adalah alokasi anggaran publik, misalnya pada tahun 2008 APBN Timor Leste sebesar 788,312 juta dolar Amerika, tetapi hanya sekitar 21% atau 166,487 juta dolar Amerika yang punya dampak terhadap pendapatan masyarakat melalui proyek proyek, subsidi beras, rekoperasi korban 2006, dan subsidi kepada para orang tua usia langjut(60 tahun ke atas) sedangkan sisa anggaran sekitar 79% (621,825 juta dolar Amerika) kembali kepada institusi pemerintah dengan alasan pemberdayaan institusi pemerintahan. Dari 21% itupun kalau asumsinya betul betul digunakan semua untuk kepetingan rakyat, tetapi ada yang hilang di tengah jalan ya, persentasinya bisa menurun lagi. Nah yang 79% itu menjadi pertanyaan kita bersama? Paling tidak harus ada bukti bukti yang bisa ditunjukkan oleh pemerintah kepada publik atau masyarakat bahwa, dana 79% kembali ke pemerintah itu hasil ini loh. Misalnya pelayanan publik yang lebih baik, ada perubahan penggunaan fasilitas atau teknologi baru yang membutuhkan dana besar, kualitas sistem monitoringnya meningkat, dll. Tetapi, yang publik lihat adalah fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi contohnya mobil ESTADU dan kupon BBM ini betul betul milik pribadi, jalan masih tambal satu minggu kemudian rusak lagi, distribusi beras ngak beres, listrik masih itu itu juga, sistem judicial masih jalan di tempat(daftar kasus banyak yang tidak terselesaikan), sekolah publik banyak yang rusak, tahap produksi yang diprediksi tidak ada hasil, dan lain lain. Artinya paling tidak, penggunaan anggaran publik yang jumlahnya sangat besar oleh institusi negara, harus dibuktikan dengan sebuah kinarja yang lebih baik. Tidak ada alasan yang konkrit kecuali sebuah pelayanan dan penyelesaian masalah rakyat yang bermutu dan berkualitas.

Namun agak aneh dua tahun berikutnya (2009 dan 2010) justru ada penurunan penggunaan anggaran negara pada tahun 2009 turun 15,8% (107,439 juta dolar) dari 680,873 juta dolar Amerika. walaupun ada peningkatan pada anggaran pembangunan, misalnya alokasi untuk listrik negara dan transfer untuk veteran perang, pengembangan sektor pertanian sehingga kita akumulasikan sekitar 47% atau hampir setengah dari APBN. Sayangnya anggaran 47% atau 318,840 juta dolar dari APBN itu hanya mendorong pertumbuhan ekonomi Timor Leste 12% di atas pertumbuhan ekonomi negara negara di Asia termasuk China pada tahun 2009, tetapi sejujurnya menurut saya pertumbuhan itu tidak berkualitas dan tidak ada indikator makro ekonomi yang jelas untuk mengukur angka tersebut. Buktinya, lapangan kerja masih sama, hanya ada proyek proyek dengan nilai dolar kecil yang ada di beberapa daerah. Hingga hari ini tidak ada data konkrit dari pemerintah yang bisa menunjukkan kepada publik bahwa angka kemiskinan turun sekian persen, lapangan kerja meningkat, pendapatan masyarakat naik sekian persen. Namun fakta menunjukkan terbalik bahwa anggaran meningkat tetapi kondisi riil lebih buruk misalnya infrastruktur jalan di seluruh Timor Leste yang tidak layak namun tetap dipakai karena tidak ada alternatif lain.
Penurunan anggaran negara dua tahun terakhir ini membuktikan kepada kita bahwa kualitas sumber daya manusia dilinkungan pemerintahan tidak ada perubahan yang signifikan. Investasi pemerintah kepada lembaga lembaga negara pada tahun 2008 tidak membawa hasil positif, uang negara hanya digunakan untuk konsumsi para pengambil kebijakan dan jalan jalan ke luar negeri. Pada hal yang diharapkan oleh rakyat adalah dampak dari jalan jalan itu bisa meningkatkan kualitas kerja yang lebih baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Gaya pemborosan anggaran dengan memilih barang konsumsi pemerintah yang harganya sangat tinggi perlu tinjau lagi kemanfaatannya, dan sejauh mana fasilitas fasilitas itu bisa mendorong produktivitas kerja di lingkungan pemerintahan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa, investasi pemerintah melalui pengeluaran pemerintah tidak berkualitas dan hanya dinikmati oleh kelompok yang berkuasa.
Anggaran publik, kepentingan rakyat, dan kontrol sosial

Masalah kemiskinan tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan dari negara sebagai payung yang melindungi rakyatnya dari berbagai persolan. Cermin dari rasa tanggungjawab negara itu terlihat dari seberapa besar perhatian negara untuk menyelesaikan masalah masalah rakyatnya, konkritnya adalah bagaimana negara mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat supaya keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun setelah tiga tahun berlalu, APBN kita tidak memihak pada kepentingan rakyat sehingga distribusi pendapatan menjadi kacau, daya beli rendah, dan lapangan kerja sulit. Ada beberapa alasan mengapa APBN dikatakan tidak memihak pada kepentingan rakyat:

1. Hampir 70-80% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Timor Leste berputar di lingkungan elite politik yang jumlahnya hanya 5% dari populasi Timor Leste. Artinya alokasi untuk konsumsi pemerintah lebih besar daripa anggaran pembangunan.

2. Pemerintah hanya membuat proyek proyek kecil untuk membuat masyarakat sibuk seketika dan setelah selesai mereka tidak bekerja lagi, biasanya satu sampai tiga bulan dalam satu tahun. Nah bagaimana kita bisa mengukur pendapatan mereka sehingga pertumbuhan ekonomi 12% itu bisa terbukti. Secara ekonomi alokasi anggaran negara tidak dapat merespon indikator indikator makro ekonomi seperti, pendapatan, peluang kerja, pengganguran, kualitas hidup, perbaikan gizi, dan lain lain.

3. Banyak dana negara yang seharusnya bisa digunakan untuk memberdayakan ekonomi rakyat, misalnya melalui fasilitas modal usaha, tetapi justru digunakan untuk jalan jalan ke distrik Bali dan Surabaya seperti yang di sampaikan oleh presiden RDTL beberapa waktu lalu.

Masalah lain yang kita lihat adalah pertema, lemahnya kontrol parlamen terhadap eksekutif. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengeksekusi anggaran negara tetapi itu dibiarkan saja. Misalnya tender tender yang tidak wajar, kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan rencana, penyalahgunaan kekuasaan, dan sebagainya. Parlaman sebagai penyambung lidah rakyat justru mendukung kebijakan pemerintah dan tidak memihak kepantingan rakyat miskin, walaupun masih ada oposisi tetapi jumlahnya tidak sebanding dengan Aliansa(AMP) sehingga keputusan akhir tetap oposisi kalah. Sebenarnya parlamen dalam melakukan fungsi tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Konstitusi RDTL pasal 95 ayat 3 huruf (e) Konstitusi RDTL tentang pengawsan terhadap pemerintah dalam mengeksekusi anggaran. Mereka tidak lagi berbicara kepentingan rakyat miskin seperti pada waktu kampanye pemilihan umum, namun yang kita lihat adalah ada upaya saling melindungi antara eksekutif dan legislatif yang pro pemerintah.

Kedua, Lembaga lain dari parlamen adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO, gereja, media, dan akademisi), merupakan lembaga alternatif pengawasan terhadap seluruh institusi negara. Namun kita kecewa dengan lembaga lembaga ini karena tiga tahun terakhir mereka juga sebagai bagian dari kebijakan anggaran negara dimana pemerintah telah menyediakan dana kepada NGO NGO sehingga hal ini akan mempengaruhi sikap mereka terhadap pemerintah. Misalnya ada sekelompok orang dari NGO mencoba mengalihkan persoalan ketika PM Xanana membuat pernyataan Tsunami terhadap KKN, ada juga NGO yang pada zaman PM Mari Alkateri sangat keras berbicara masalah korupsi sekarang justru berebutan mendapatkan dana sosiadade sivil yang disediakan pemerintah. Yang lebih buruk lagi adalah Gereja Katholik yang mempunyai umat miskin 95% di Timor Leste diam seribu bahasa dan membiarkan umat sengsara, para imam lebih suka berbicara kerusakan bangunan gereja daripada kerusakan moral umatnya akibat PENYAKIT KEMISKINAN. Selain NGO dan Gereja, media massa lebih lebih elektronik tidak lagi sebagai kontrol sosial tetapi sebagai pelayan pemerintah. 90% dari informasi TVTL adalah didapat dari rombongan jurnalis dengan membru governu, jika tidak ada kunjungan membru governu ke distrik apa yang terjadi dengan TVTL? Masyarakat salah menilai TVTL sebagai media publik, seharusnya adalah TV swasta karena siarannya dimonopli oleh sekelompok orang yang bermerek anggota pemerintah. Pada hal banyak fenomena/masalah yang timbul di masayarakat di daerah daerah pedesaan yang tidak diketahui oleh publik. Akademisi adalah senjata terakhir yang masih dipercaya, tetapi telah di boikot oleh kekuasaan dengan berbagai intimidasi dan janji terselebung kepada para aktivis. Jadi kesimpulannya adalah sistem kontrol kita terhadap penggunaan anggaran negara sangat lemah dan tidak ada lagi yang dipercaya untuk mengawasi aliran anggaran tersebut.

Sebagai masyarakat, menghimbau kepada pemerintah bahwa jika rakyat sebagai obyek dari kebijkan maka sudah sewajarnya persentasi alokasi anggaran harus lebih banyak untuk kepentingan rakyat, bukan institusi negara yang huni oleh segelintir orang saja. Rekomendasi saya: Pertama; untuk mengatasi penyakit kemiskinan adalah merubah kebijaksanaan alokasi anggaran dengan mengunakan indikator makro yang relevan sehingga hasilnya bisa terlihat, jangan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak BERKUALITAS. Kedua; tim ekonomi pemerintah harus bekerja lebih keras, jujur, dan punya hati nurani untuk Timor Leste sehingga dalam membuat asumsi Ekonomi mengunakan data data konkrit dan relevan dengan kondisi di Timor Leste (menyediakan data dengan melakukan survey sebagai dasar pertimbangan kebijakan), karena tim ekonomi termasuk orang orang yang terlibat langsung dalam menentukan nasib rakyat miskin di Timor Leste. Ketiga; Perlu memperbaiki mutu investasi pemerintah agar biaya penyusutannya tidak terlalu tinggi pada tiap tahun. Keempat; Penyalahgunaan fasilitas negara atau korupsi harus segera di proses dan ditindak agar tidak merembes. KAK sudah harus bekerja tidak hanya diam seperti TAMBOR yang dalamnya kosong tetapi dipukul bunyinya lantang).

Biodata:

Crispin da Costa Perreira, sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi di Dili, pernah menjadi staf peneliti pada bidang ekonomi di TIDS, penasehat untuk beberapa organisasi kepemudaan di lingkungan kampus dan menulis beberapa artikel tentang keuangan publik. Sekarang sedang menyelesaikan studi Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Sebelas Maret, Indonesia.(***)